Ibnu Kasir Amahoru
Ibnu Kasir Amahoru

Senin, 12 Oktober 2020 22:06

Tolak UU Omnibus Law, Ini Pernyataan Tegas KAMMI dan PMII Manokwari

Tolak UU Omnibus Law, Ini Pernyataan Tegas KAMMI dan PMII Manokwari

Aksi ini yang dipusatkan di Kantor DPRD Kabupaten Manokwari ini, bertujuan untuk menolak UU Cipta Kerja agar segera dicabut kembali.

MANOKWARI, BUKAMATA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Manokwari dan Daerah Papua Barat menggelar aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada Senin (12/10/2020).

KAMMI tidak sendiri, mereka turun bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, PMKRI, GMNI, HMI, PMII, BEM Silva Unipa LMND, FL2MI, BEM STKIP, BEM UNIPA dan elemen masyarakat Manokwari.

Aksi ini yang dipusatkan di Kantor DPRD Kabupaten Manokwari ini, bertujuan untuk menolak UU Cipta Kerja agar segera dicabut kembali. Sebab, berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan, UU Cipta Kerja dapat merugikan seluruh aspek tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

“UU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru sangat merugikan masyarakat di Papua Barat khusus di Manokwari. Kami tegas menolak RUU dan UU Omnibus Law ditetapkan oleh DPR RI,” ungkap Rifki Alif.

Untu itu, KAMMI Komsat Manokwari dan KAMMI Daerah Papua Barat beserta OKP yang ada, mendesak DPRD Manokwari untuk sama-sama menolak UU Cipta Kerja.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris PMII Cabang Manokwari, Nawawi Rumakey. Menurutnya, keterlibatan PMII dalam aksi ini merupakan instruksi langsung PB PMII dan menilai UU Cipta Kerja yang ditetapkan oleh DPR RI ini tidak memenuhi asas partisipasi publik sehingg terkesan terburuh-terburuh dalam pengesahannya.

"Jika kemudian UU ini dijalankan, maka sebagian dari kewenangan pemerintah daerah akan dipersempit, misal dalam hal pemberian izin penanaman modal usaha semuanya akan di urus di pusat," bebernya.

"Sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap DPR RI dan kami PMII menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja," tegas Nawawi.

#demo omnibus law

Berita Populer