SBY 'Tantang' Pemerintah Ungkap Dalang Demo Tolak Omnibus Law

BUKAMATA - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah untuk membeberkan dalang yang menggerakkan hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Sebab menurut SBY, sangat penting supaya pemerintah tidak dianggap ikut menyebarkan hoaks, selain itu membuat sesama anggota masyarakat menjadi saling curiga.

"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," kata SBY, Senin (12/10/2020).

Bahkan, SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakan hingga membiayai aksi 8 Oktober tersebut.

"Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," beber Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. 

SBY berharap kalau membiayai dan menunggangi demonstrasi dianggap negara sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum dan hukum harus ditegakkan, seharusnya pelakunya diumumkan ke publik supaya tidak menjadi informasi simpang siur.

"Saya yakin kalau beliau-beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," ucap SBY.

Selai itu, mantan ketua umum Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Ciptaker andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang tidak tepat seperti itu.

"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah Tanah Air. Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.