Ketua PB PMII: Musuh Mahasiswa Itu DPR, Bukan Aparat
Gerakan yang dibangun oleh sahabat-sahabat PMII merupakan wujud dan cara untuk menyikapi realita sosial serta bentuk keberpihakan PMII terhadap kepentingan rakyat.
BUKAMATA - Ketua Kaderisasi Nasional Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Muhiddin Nur mengapresiasi gerakan serentak yang telah dibangun oleh sahabat PMII Se-Indonesia menyoal Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurut Muhiddin, gerakan yang dibangun oleh sahabat-sahabat PMII merupakan wujud dan cara untuk menyikapi realita sosial serta bentuk keberpihakan PMII terhadap kepentingan rakyat.
"Yang pertama, bahwa kita harus apresiasi sahabat-sahabat PMII yang telah menunjukan aksi solidaritasnya atas tindakan DPR dan Pemerintah yang hanya berpihak pada Pengusaha, Pemilik modal, Pemilik uang serta para pemilik kuasa dan mengabaikan keberpihakan terhadap kepentingan buruh " Ungkapnya
Muhiddin juga berpesan kepada seluruh kader bahwa dalam melakukan unjuk rasa, target sebenarnya adalah DPR, Pimpinan parpol dan Pemerintah, bukan malah bermusuhan dan bentrok dengan pihak kepolisian

"Selanjutnya bahwa musuh kita bukan kepolisian serta pihak keamanan lainnya ,sehingga tidak perlu bagi kita untuk saling berhadap-hadapan dengan kepolisian, namun sasaran utama dan substansi gerakan kita sejatinya untuk meminta pertanggungjawaban DPR, Pimpinan Parpol ataupun pemerintah yang mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di luar batas kewajaran dan terkesan memaksakan kehendak " ujar Muhiddin.
Ketua PKC PMII Sultra 2014-2017 ini juga mengintruksikan kepada seluruh kader dan elemen gerakan agar tetap fokus dan konsisten mengawal gerakan yang di bangun hingga ada perppu yang dikeluarkan oleh Presiden untuk membatalkan omnibus law cipta kerja.
"Kita harus tetap konsisten pada gerakan dan isu yang di bangun dari awal, Presiden harus hadir mengakomodir kepentingan rakyat dengan mengeluarkan Perppu, sehingga penting bagi seluruh cabang maupun PKC PMII Se- Indonesia serta seluruh elemen Gerakan Mahasiswa dan Buruh untuk menyuarakan dan melakukan pressure serta menggeruduk kantor Parpol Pendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja Mulai dari DPP, DPD, Maupun DPC di daerah masing-masing," tutup Muhiddin.
News Feed
Bupati Luwu Utara Ajak Pemuda Jadi Prajurit TNI AD, Ingatkan Seleksi Gratis dan Bebas Calo
16 November 2026 17:16
Pasokan Listrik Sulsel Terganggu, Produksi PLTA Anjlok dari 800 Jadi 300 MW
16 November 2026 15:54
387 UMKM Sulsel Dapat Suntikan Peralatan Usaha, Mesin Kopi hingga Mesin Obras Dibagikan
16 November 2026 15:49
Kembali ke Almamater, Pimpinan Pelindo Suntik Motivasi 120 Siswa SMA Negeri 7 Soppeng
16 November 2026 14:58
Berita Populer
16 November 2026 15:54
16 November 2026 17:24
16 November 2026 10:12
16 November 2026 17:16
16 November 2026 13:43
