Ibnu Kasir
Ibnu Kasir

Rabu, 23 September 2020 15:05

IST.
IST.

Dugaan Maladministrasi, Suku Sebyar dan Suku Moskona Adukan Pemda Bintuni ke Ombudsman

Pengaduan tersebut dilakukan atas dasar adanya surat permohonan dari empat perwakilan komunitas masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

MANOKWARI, BUKAMATA - Empat perwakilan Komunitas Masyarakat Adat Marga Aisnak, Masakoda, Isurkahmei (Suku Moskona) dan Hindom (Suku Sebyar) mengadukan dugaan maladministrasi pelayananan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Pengaduan tersebut dilakukan atas dasar adanya surat permohonan dari empat perwakilan komunitas masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Permohonan tersebut tidak kunjung diberikan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelayanan Publik.

“Saat ini yang ingin kami soroti adalah kinerja dari instansi terkait dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, yang mempersulit dalam pemberian SK Panitia MHA ada di bagian hukum. Setelah pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), terdapat informasi secara lisan bahwa DLHP telah membuat telaah usulan MHA, namun masih terbengkalai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni”, kata Adbullah Hindom melalui siaran persnya yang diterima Bukamatanews.id, Rabu (23/9/2020).

“Harapannya dengan adanya kami bertemu dengan Ombudsman RI akan membuat teguran kepada pemerintah Daerah Teluk Bintuni, dan terlebih khusus kepada Kepala Bagian Hukum agar dapat mempercepat proses SK Panitia MHA setelah terdapat rekomendasi dari Ombudsman”, lanjut Abdul, sapaan akrabnya.

Senada, Samuel Orocomna, Perwakilan Masyarakat Marga Isukahmei dari Suku Moskona berharap agar Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat segera menyelidiki pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik di lingkup pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni.

“Masyarakat adat juga berencana akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni tidak menjalankan amanah Paratura Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang memerintahkan kepada Bupati untuk membentuk Panitia MHA paling lambat enam bulan setelah peraturan daerah tersebut diundangkan”, ungkapnya.

#Papua