PDIP Tegaskan Pilkada Serentak Harus Tetap Digelar 9 Desember, Ini Alasannya

JAKARTA, BUKAMATA - Ada 270 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya Februari 2021. Karenanya, Pilkada serentak harus dielar tahun ini. lni ditegaskan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Penegasan ini diungkap Hasto, setelah muncul desakan menunda pilkada karena meningkatnya penderita Covid-19.

Usulan penundaan Pilkada serentak 2020 kembali mencuat ke publik, setelah melihat kenyataan pelaksanaan masa pendaftaran pasangan calon diwarnai pelanggaran protokol Covid-19. Bawaslu turut mencatat, ada 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.

Meski demikian, usulan penundaan Pilkada jadi sulit terealisasi. Pasalnya, pihak-pihak yang berkepentingan sudah satu suara untuk melanjutkan Pilkada, meski pandemi corona belum usai.

Presiden Joko Widodo, partai politik pemilik kursi di DPR, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah satu suara tak ingin menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Hasto sendiri bilang, penundaan justru akan menciptakan ketidakpastian politik.

“Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9/2020).

Setiap pemimpin lanjut Hasto, harus mendapat mandat dari rakyatnya. Tak terkecuali juga bagi para kepala daerah. Mereka wajib mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari,” demikian Hasto.

Sampai saat ini lanjut Hasto, belum ada kepastian tentang berakhirnya pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya. Ia berpandangan Pilkada 2020 harus tetap digelar pada 9 Desember, agar rakyat memiliki kepastian terkait pemimpin daerah yang legitimatif.

“Justru memberikan kepastian agar ada pemimpin yang kuat, ada pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat,” tambah Hasto.

Calon kepala daerah yang melewati tahapan Pilkada kata Hasto, pasti menyerap aspirasi rakyat di wilayahnya masing-masing. Calon pemimpin itu lanjut dia, sudah digembleng dengan proses yang ketat dan diseleksi langsung oleh rakyat sebagai pemegang mandat dalam demokrasi.

“Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat,” kata Hasto.