BUKAMATA - Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020. Golkar akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
Bahkan, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya dilansir Antara.
Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Menurutnya, tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan. Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024.
"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.
BERITA TERKAIT
-
Hamka B Kady Berhasil Perjuangkan Pasar Turatea Jeneponto di APBN, Pembangunan Dimulai Tahun Depan
-
Pertemuan Taufan Pawe dan Bahlil Lahadalia Picu Spekulasi Jelang Musda Golkar Sulsel
-
Kader Terbaik Berebut Kursi Ketua Golkar Sulsel, Hamka B Kady: Silakan Bertarung Secara Demokratis
-
Munafri Arifuddin Siap Ramaikan Pencalonan Ketua Golkar Sulsel 2025
-
Efisiensi Demokrasi: Golkar Serius Kaji Pilkada Melalui DPRD