Ibnu Kasir Amahoru
Ibnu Kasir Amahoru

Selasa, 30 Juni 2020 20:00

FOTO/IST.
FOTO/IST.

Pemprov Sumsel Alokasikan Rp 45 M untuk Atasi Karhutla

Bantuan diberikan kepada 10 kabupaten/kota rawan karhutla sebanyak Rp45 miliar yang dibagi secara proposional.

PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan dana Rp45 miliar untuk kabupaten dan kota rawan bencana karhutla di Sumsel.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sumsel, H Herman Deru kepada para Bupati dari Ogan Ilir, MUBA, OKUT, OKU, Banyuasin, Muara Enim, Mura, OKI, Muratara, dan PALI.

"Bahwa baru tahun 2020 ini, Pemprov Sumsel dapat memberikan bantuan secara khusus untuk pengendalian karhutla yaitu untuk membeli alat yang tidak habis pakai, termasuk layar ISPU yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang indeks pencemaran udara," kata Herman Deru usai apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kabakaran hutan dan lahan Provinsi Sumsel Tahun 2020 di Kebun Raya Sriwijaya, Selasa (30/06/2020).

Menurut Herman, bantuan diberikan kepada 10 kabupaten/kota rawan karhutla sebanyak Rp45 miliar yang dibagi secara proposional. Selain itu, Ia juga telah menjadikan para bupati yang ada sebagai Dansatgas di kabupaten/kota-nya masing-masing dan juga masuk dalam gugus tugas provinsi.

"Kegiatan ini dilaksanakan di titik api terbesar biasanya di Sumsel dilakukan karena disini gugus tugas kab yang terdampak melihat langsung petugas TNI Polri, masyarakat relawan dalam bekerja, sehingga dapat diturunkan ke daerahnya masing-masing," katanya.

Herman mengatakan berbagai rencana dan upaya pengendalian karhutla harus dilaksanakan ditingkat prov maupun kab/kota hingga tingkat desa. Untuk itu peran kades dalam hal ini juga penting. Namun kesiapan kades dalam pengendalian karhutla harus diawasi pelaksanaannya dan harus terus dievalusi.

"Hutan berharga bagi keberlanjutan lingkungan. Dampak karhutla dapat dirasakan oleh masyarakat lokal yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan, seperti iklim, kelangkaan sumber daya air, dan berbagai dampak lainnya, bahkan konflik sosial," ujarnya.

"Beberapa hal perlu dilakukan yaitu sinkronisasi laporan antara kab dan provinsi. Sebab berdasarkan keputusan gubernur tentang kesiapsiagaan karhutla tahun 2020 dalam satgas prov di wilayah masing-masing kabupaten dan bupati ditunjuk langsung sebagai satgas untuk membagi habis tugas karhutla yang ada di kabupaten/kota," sambungnya.

Herman meminta agar pelaku penyebab karhutla dapat diberi sanksi yang tegas terhadap pelaku. Selain itu HD juga meminta agar dilakukan optimalisasi alat untuk pemadaman, memperkuat SDM regu pemadam kebakaran, mengaktifkan masyarakat peduli api, serta memanfaatkan dana desa untuk mengendalikan karhutla dengan ketentuan yg ada.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi penanganan karhutla dan peninjauan pameran alat-alat yang digunakan dalam pengendalian karhutla.

Turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, dan Para Kepala OPD Prov Sumsel(Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Penulis : Daeng Supri
#Pemprov Sumsel #Karhutla