Jusuf Kalla Sebut Aturan Penanganan Covid-19 di Indonesia Tak Jelas

BUKAMATA - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai sejumlah aturan penanganan virus corona (Covid-19) oleh pemerintah tidak jelas.

Jusuf Kalla menyebut, koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah penyebaran virus corona masih lemah.

"Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur, kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi. Ada tiga hal pokok satu, waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya," kata JK.

"Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian," sambunnya.

Saat ditanya apakah penanganan Covid-19 di Indonesia sudah terbilang cepat, JK justru mengambil sampel Taiwan.

"Cepat itu bisa dilihat daripada tren. Kalau kita lihat yang cepat itu Taiwan dan Korea. Dalam dua bulan mereka kontrol itu, segala aspek harus diperhitungkan. Kita harus pilih opsi-opsi yang ada walau berisiko," ujar JK kepada CNNIndonesia, Rabu (29/4/2020).

"Pendekatan lembut dengan melarang ke mana-mana tentu rakyat akan lebih senang. Jadi pilihannya apa, semua para ahli hanya dua yang pokok, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bertemu banyak orang. Itu akan menghentikan penyebaran," tambahnya.

JK menilai Indonesia mampu melawan Covid-19. Hal ini itu bisa tercapai jika pemerintah mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyatnya.

"Pemerintah harus mampu. Indonesia bukan negara miskin amat, kita anggota G-20 tentu kita ada cadangan, dan mau minjam. Negara yang kaya seperti Timur Tengah saja mau minjam, maka kita harus pertaruhkan segala hal, segala apapun ongkosnya, dan ongkos sosial," ucapnya.

Selain itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga meminta pemerintah lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan.

"Disiplin dan ketegasan. Berkali-kali saya katakan, menjalankan instruksi, bukan mengimbau. Ini kan pemerintah Republik Indonesia bukan pengimbau Republik Indonesia. Tegas dan disiplin, di samping kita harus pencegahan," pungkasnya.