Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas OPD Lewat Bimtek Arsitektur SPBE
23 Oktober 2025 19:40
Jangan bekerja biasa-biasa saja untuk situasi yang luar biasa ini. Begitu pesan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar ke Pj Wali Kota Makassar.
MAKASSAR, BUKAMATA - Saat ini, situasinya sudah luar biasa. Sehingga juga diperlukan langkah luar biasa untuk menanganinya. Itu diungkap Abdul Wahab Thahir, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, dalam wawancara khusus Tim Kopi Tumpah Bukamatanews.id terkait PSBB dan Covid-19 di Kota Makassar, Jumat, 17 April kemarin.
Menurut Wahab, sebagai wakil rakyat dia menyatakan, bahwa PSBB di Kota Makassar ini masuk dalam kategori telat. Tapi itu kata dia, berpulang kepada pemimpin untuk mengambil langkah berskala besar.
"Jadi ini adalah pandemik, bukan lagi epidemi. Setelah digedor dua minggu, akhirnya Makassar mendapat izin untuk melakukan PSBB," jelasnya.
Pemkot Makassar selanjutnya diminta membuat perwali. Menurut Wahab, perwali itu adalah berbicara soal payung hukum. Kalau ada PSBB pasti ada perwali. Kenapa itu kata dia, penting karena mengatur apa-apa saja yang menjadi kewajiban masyarakat. Apa-apa saja kewenangan pemerintah. "Itu penting dalam rangka memotong migrasi penyebaran virus Covid-19," tegas Wahab.
Yang urgen dalam PSBB ini kata Wahab, adalah menghalangi orang berkumpul, mengurangi orang melintas di dalam satu wilayah.
"Hampir seluruh pendapat para ahli mengatakan bahwa, salah satu penyebaran adalah kontak langsung dari manusia ke manusia. Makanya PSBB ini penting, bahwa perwali itu penting karena mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat dan sekaligus mengatur hak dan kewajiban pemerintah," jelas Wahab.
Kalau dulu cuma sekadar imbauan kata Wahab, tidak mewajibkan orang ikut. Tapi dalam PSBB lanjut dia, tidak boleh lagi tidak ikut. Tidak lagi sebatas imbauan, tapi sudah kewajiban. Kecuali beberapa yang dibolehkan beroperasi di wilayah Kota Makassar.
"Saya baru pulang, koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial. Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, kepala dinas sosial adalah salah satu yang diberi kewenangan dalam program jaring pengaman sosial," jelasnya.
Jaring pengaman sosial kata dia, melibatkan komponen pemerintah dan stakeholder level bawah, RT dan RW.
"Ada budaya yang kurang bagus. Pada saat ada pembagian seolah-olah mereka semua berhak, padahal tidak begitu. Makanya dibuatkan payung hukum untuk menetapkan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan paket bantuan sembako dari Pemkot Makassar. Pada saat pemberlakuan tanggap darurat dan pada saat pemberlakuan PSBB," beber Wahab.
Menurut Wahab, jaring pengaman sosial ini penting. Pasalnya, kita menginginkan orang kurang bergerak. Tidak keluar dari rumah. "Kalau orang tidak keluar rumah, berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya itu tadi, berarti ada potensi pendapatan mereka berkurang. Maka kewajiban pemerintah untuk melakukan policy intervensi untuk menyediakan asupan gizi," tegasnya.
Soal distribusinya lanjut Wahab, diserahkan kepada pemerintah kota. "Menurut saya, apa yang dilakukan dinas sosial sudah cukup bagus, bekerja sama dengan jajaran kepolisian dan jajaran TNI, sehingga pendistribusian bisa lebih maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru di tengah-tengah Covid-19 ini," tambahnya.
Dia menambahkan, kalau bicara optimisme berpulang ke kesadaran masyarakat. Pendapat ahli mengatakan, salah satu potensi penyebaran virus ini adalah kontak langsung antara manusia ke manusia.
D"engan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar. Kalau ini berkurang, maka akan putus mata rantai 14 hari masa inkubasi tadi. Smuanya berpulang ke masyarakat," ungkapnya.
Oleh karena itu, Wahab berharap Pj Wali Kota Makassar, dan jajarannya bersama Forkopimda berkoordinasi total dalam pemberlakuan PSBB.
"Lakukan edukasi, penyampaian ke warga masyarakat betapa pentingnya PSBB. Agar hasilnya maksimal. Kan kasihan kalau kita sudah melakukan PSBB namun demikian hasilnya tidak maksimal memotong penyebaran Covid-19," tegasnya.
Makassar ini kata Wahab, adalah salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di Sulsel. "Kita berharap dengan PSBB memutus mata rantai pergerakan mahasiswa dan memutus mata rantai penyebaran virus tadi. Dan kita berharap, kepada seluruh keluarga kita saudara-saudara kita untuk tidak masuk ke wilayah Makassar kalau tidak terlalu penting," harapnya.
"Intinya adalah kesadaran kita. Kita-kita semua ini harus memberi teladan ke masayrakat, jangan berlaku PSBB malah kita yang muncul di tengah-tengah lapangan. Akhirnya mendegradasi semua perlakuan kita," tegasnya.
Wahab bilang, jujur pemerintah kota Makassar pertama kurang serius, cenderung bergerak sendiri-sendiri, tidak terkonsolidasi dengan baik, kemudian ada kesan memandang enteng virus ini.
"Itu yang saya istilahkan bahwa PJ wali kota ini membuat lucu-lucuan yang tidak lucu. Apa itu PSBK, PSBK itu tidak dikenal dalam istilah hukum soal percepatan penanganan Covid-19," tegasnya.
Menurut Wahab, harus ada keseriusan, konsolidasi bagus dari pemerintah.
"Itu saja dana bantuan belanja tidak terduga kurang lebih Rp30 miliar, kalau bukan karena desakan DPRD dalam hal ini komisi D, tidak akan cair dana itu. Alhamdulillah sekarang sudah cair, sudah dibelanjakan Dinas Kesehatan Rp26 miliar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp4 miliar. Dana itu tentu belum cukup. Menurut perkiraan para ahli, oleh orang yang berkompeten, pandemik ini diperkirakan sampai akhir tahun. Paling tidak kita harus mengonsentrasikan APBD kita, APBD Kota Makassar untuk lebih fokus dalam penanganan pandemik ini," bebernya.
Belanja modal kita kata Wahab, sesuai perintah SKB Mendagri dan Menkeu, memerintahkan belanja modal kita 50 persen dibelanjakan dalam tanggap darurat Covid-19 ini.
Terakhir, Wahab mengimbau kepada warga Kota Makassar untuk tidak keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Karena, pergerakan migrasi penyakit virus ini, akibat kontak langsung dari manusia ke manusia. "Saya minta kepada saudara-saudaraku, kalau tidak terlalu penting jangan keluar, jaga pola hidup sehat. Perbanyak doa. karena saat ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah," ungkapnya.
Dia juga memberi masukan kepada Pj Wali Kota Makassar, agar membuat legacy dalam pemerintahannya, supaya bisa dikenang sebagai pemimpin yang mampu berbuat luar biasa di tengah-tengah keadaan yang luar biasa seperti saat ini. Jangan membuat prilaku biasa-biasa saja di tengah-tengah keadaan luar biasa seperti saat ini.
23 Oktober 2025 19:40
23 Oktober 2025 17:54
23 Oktober 2025 17:47
23 Oktober 2025 10:30
23 Oktober 2025 12:51
23 Oktober 2025 10:56
23 Oktober 2025 11:45