Dulu, istilah volunterisme hanya jamak kita kenal di dunia gerakan kemanusiaan. Saat itu, volunter yang bermakna sukarelawan, adalah mereka yang secara tanpa pamrih memberi kontribusi baik materi maupun non-materi, fisik maupun non-fisik pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
Di Indonesia, istilah relawan sudah mulai dikenal masuk ke dunia politik saat era Pilkada langsung. Entah siapa yang memulai, tetapi gerakan yang kemudian kita sebut sebagai volunterisme politik, hingga kini terus tumbuh dengan segala bentuk dan dinamikanya.
Fenomena volunterisme politik semakin terasa nyata dalam perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan skala keterlibatan publik yang begitu luas, partisipasi dan keterlibatan dari semua elemen yang ada untuk bisa memenangkan kontestasi menjadi sebuah keniscayaan.
Pada konteks inilah lahir ribuan simpul-simpul relawan, seolah mengambil alih sebagian peran dari partai politik. Peneliti Politik LIPI Prof Siti Zuhro pada sebuah kesempatan bahkan mengatakan, kerja-kerja para relawan politik sesungguhnya adalah tugas partai politik.
Tak terkecuali menjelang Pilpres 2024 mendatang. Sejak awal 2021, simpul-simpul relawan yang mengusung tokoh-tokoh nasional untuk menjadi calon presiden, mulai bermunculan. Saat itu, malah belum ada satupun partai politik yang menyebutkan nama untuk diusung sebagai bacapres, kecuali isu perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode.
Demikianlah dinamika demokrasi di negeri ini. Partai politik yang diharapkan mengambil peran maksimal dalam edukasi dan sosialisasi politik kepada rakyat, ternyata juga tak kunjung menemukan jalan keluar dari masalah internalnya.
Faktanya, hampir tak ada partai politik di negeri ini yang benar-benar mandiri dan independen dalam kerja-kerja operasional kepartaian. Apalagi jika sudah berbicara menyangkut program ideologisasi kepartaian hingga ke lapis paling bawah.
Padahal demokrasi yang kita harapkan terwujud adalah ketika partai politik memiliki infrastruktur yang memadai hingga pada grass root, sehingga aspirasi masyarakat dapat dikanalisasi dengan baik hingga menjadi aspirasi dan kebijakan nasional.
Idealnya, partai politik berperan maksimal sebagai wadah kaderisasi dan pendidikan politik bagi siapapun yang berkeinginan masuk ke dunia politik. Sejak lepas SMA, putera-puteri bangsa sudah bisa menentukan akan bergabung di parpol mana dan memulainya dari lingkungan di mana dia berdomisili.
Jika peran-peran seperti di atas dilaksanakan secara optimal oleh partai, maka kebuntuan penyaluran aspirasi rakyat bisa dihindari. Minimal, fenomena volunterisme politik tidak serta-merta dinilai sebagai pengambilalihan peran dan fungsi parpol dalam sistem politik kita.
Kehadiran simpul-simpul relawan, khususnya menjelang Pilpres 2024 mendatang, sedikit banyak telah mengubah warna kontestasi politik kita. Dari relawan inilah lahir dan tumbuh gairah partisipasi politik publik.
Sebagai kelompok non-partisan yang lahir dari bawah, gerakan-gerakan relawan politik memang mendapatkan penerimaan yang cukup baik oleh rakyat, alih-alih menghindari partai politik yang dikenal sudah terkontaminasi kepentingan elit dan oligarki.
Hanya saja, kita berharap setelah Pilpres 2024 nanti, demokrasi kita bisa lebih baik dari saat ini. Setidaknya sistem kepartaian bisa lebih diperbaiki sehingga tugas dan fungsinya berjalan sesuai Undang-undang, dan tidak lagi bermasalah dengan dana operasional.
Saya setuju agar partai politik dibiayai oleh negara melalui skema APBN. Dengan demikian, partai politik bisa berperan lebih maksimal membangun kesadaran politik pada lapis masyarakat terbawah, mengkanalisasi aspirasi dan menjadikannya sebagai kebijakan partai secara nasional.
Karena menggunakan APBN, maka konsekuensinya partai politik harus bekerja secara transparan dan akuntabel, siap diaudit dan dievaluasi sesuai dengan regulasi yang ada.
Hanya dengan demikian, sistem demokrasi dan penyelenggaraan negara bisa lebih baik tanpa harus menunggu rakyat berbondong-bondong menjadi relawan politik hanya untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Editor : Redaksi
