Perlunya Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil Cegah Meluasnya Covid-19

BUKAMATA - Tatanan Sosial masyarakat telah diubah oleh wabah covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang statusnya sudah ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic. Situasi tersebut, oleh sebagian masyarakat masih banyak yang menyikapinya dengan pratirasa, terutama terhadap imbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas dan mengatur jarak sehat di ruang publik, bekerja dan belajar dari rumah, menunda perjalanan, membatalkan pertemuan, menjaga stamina dan praktik hidup bersih.

Pun Sulawesi Selatan tidak luput dari wabah Covid -19, sejak diumumkannya pasien nomor 285 dan 286 oleh Gubernur, Nurdin Abdullah (19/3) lalu kepanikan dan keresahan begitu terasa, apalagi salah satu dari pasien terdeteksi positif empat hari setelah meninggal dunia. Bagaimana tidak, banyak masyarakat yang melakukan kontak langsung terutama pada saat pengurusan jenazah karena tidak memgetahui kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut menyisakan banyak "PR" baru terutama dalam mengindentifikasi siapa saja yang pernah kontak langsung dengan pasien supaya segera memeriksakan diri dan diisolasi untuk menghidari penyebaran lebih meluas lagi.

Kejadian ini juga mengesankan langkah antisipatif penanganan covid-19 lamban dan bisa berisiko fatal terhadap peningkatan kasus.

Gubernur Sulsel seharusnya lebih transparan dalam penanganan kasus Covid-19, termasuk data pasien yang terinfeksi guna mengantisipasi kontak langsung sebagai langkah taktis mencegah penyebaran.

Meskipun telah ada kebijakan melalui Surat Edaran Nomor : 440/1972/B.um.UM 2020 tertanggal 16 Maret 2020 Tentang Imbauan kepada Masyarakat Sulsel Terkait Pencegahan Penularan Corona Virus Desease (Covid-19), tetapi sifatnya yang tidak mengikat kurang efektif untuk ditaati oleh sebagian masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah tidak disertakannya edukasi tentang bahaya covid-19 dan pentingnya dilakukan pencegahan.

Peran media, terutama media sosial yang seharusnya menyajikan informasi edukatif justru banyak menimbulkan kepanikan berjamaah dengan berbagai narasi argumentatif, seperti keagamaan yang juga menimbulkan banyak polemik yang membandingkan keimanan dan kemanusiaan seseorang yang kemudian membingungkan masyarakat seperti himbauan untuk beribadah di rumah sementara waktu.

Satu persatu permasalahan sosial muncul di tengah kepanikan menghadapi wabah covid-19, untuk meredam itu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. FIK ORNOP Sulsel berharap bisa membangun kolaborasi antara pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, Media dan stakeholder lainnya dalam melakukan peran-pencegahan penyebaran termasuk didalamnya edukasi bahaya dan pentingnya pencegahan covid-19.