Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital dan telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di Indonesia. Karena merupakan bagian HAM, maka untuk menunjang pemeliharaan kesehatan tersebut dibutuhkanlah sarana dan prasarana berupa Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau pelayanan kesehatan yang baik dan layak. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian diperjelas kembali pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum umum yang layak”.
Ketentuan dari UUD NRI 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban yang bersifat mutlak dan sentral dalam menunjang kelangsungan hidup manusia Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan layak bagi siapa saja, sebagaimana dijelaskan padal Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal ini bermakna bahwa dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Indonesia tidaklah bersifat diskriminatif, karena harus memperlakukan setiap orang sama dalam menerima manfaat dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Sebagai derivasi dari UUD NRI 1945, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) disebutkan bahwa: “Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hal ini menunjukkan bahwa konsitusi Indonesia bukan saja sebagai hukum tertinggi di negeri insulinde, tetapi juga merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan.
Seiring dengan perkembangan dan dinamika kekuasaan yang terjadi, lambat laun amanat konstitusi tersebut akhirnya mulai diterapkan. Terbukti pada tahun 2011 telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang hingga hari ini masih berfungsi. Pada awal tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai dioperasikan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU BPJS yang berbunyi: “BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014”. Di sinilah awal mula BPJS Kesehatan menunjukkan taringnya dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial untuk seluruh penduduk di Indonesia.
Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas merupakan penjewantahan dari asas dalam hukum kesehatan yaitu the right to health care (setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan) dan the right to medical care (setiap orang berhak atas pelayanan medis) sebagaimana disebutkan dalam buku Danny Wiradharma: “Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran” halaman 37. Manifestasi dari kedua asas tersebut ke dalam UUD NRI 1945, UU HAM dan UU BPJS merupakan bagian penting dalam kerangka tata negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 (empat) di dunia versi Worldometers pada 28 April 2019 yakni mencapai 269 juta jiwa. Tingginya angka populasi penduduk tersebut mengakibatkan Indonesia kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat dari berbagai strata sosial pada saat keadaan normal, apatah lagi dalam keadaan darurat kesehatan.
Seperti yang diketahui bersama, Indonesia saat ini mengalami suatu tekanan yang luar biasa dalam menangani Covid-19, hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarupgtan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Berdasarkan data terakhir, menunjukkan bahwa hingga 5 April 2020 kasus Covid-19 sebanyak 2,273 (positif), 164 (sembuh), dan 198 (meninggal) (Sumber: https://www.covid19.go.id/, 5 April 2020). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Terdapat suatu dilematika yang terjadi hari ini bahwa Covid-19 tidak menjadi bagian dari jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini dikarenakan, Covid-19 terjadi dengan sangat cepat dan menyerupai Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan “Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: ... pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah”. Tentunya ketentuan tersebut memiliki alasan yang logis, yakni bahwa anggaran terkait penanganan penyakit ketika terjadi KLB diambil alih secara komprehensif oleh Pemerintah. Akan tetapi, dengan melihat fakta yang terjadi hari ini Pemerintah mengalami kesulitan dalam penganggaran terkait Covid-19, khususnya dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penjaminan kebutuhan masyarakat pada saat diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari KLB/wabah tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, bahwa “Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah”. Kemudian dijelaskan pula dalam ketentuan tersebut bahwa “wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”. Jika dilihat dari ketentuan tersebut terdapat suatu kesesuaian keadaan antara cepatnya penularan Covid-19 dengan pengertian dari wabah tersebut yang merupakan bukan bagian dari jaminan kesehatan oleh BPJS.
Dilematik antara konstitusionalitas jaminan kesehatan dengan Perpres Jaminan Kesehatan memang kian pelik ketika diarahkan dalam konteks kekinian. Antara kebutuhan Rumah Sakit dan kebutuhan sosial akibat PSBB tidak mengalami penanganan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, RS Jasa Kartini sebagai salah satu RS yang menjadi rujukan pasien Covid-19 mengalami kekurangan APD (Sumber: https://www.cnnindonesia.com/, 3 April 2020). Di sisi lain, dengan adanya kebijakan PSBB oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat sipil. Bagaimana tidak, Pemerintah dituntut agar dalam PSBB ini dapat memberikan bantuan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, karena hampir seluruh kegiatan kerja dilakukan di rumah (work from home) sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan khususnya bagi pekerja serabutan atau harian.
Pada konteks yang lain, Pemerintah juga kewalahan dalam menyediakan APD meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Perpu tersebut diuraikan bahwa “Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan”. Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoatsing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sinergitas antara APBN, APBD dan jaminan kesehatan oleh BPJS sangat diperlukan. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang tidak meng-cover untuk dalam hal penanganan Covid-19/wabah/KLB. Tetapi dengan diskresi melalui Peraturan Presiden yang membahas khusus keterlibatan BPJS dalam penanganan Covid-19 bisa saja menjadi jalan agar kebijakan sebelumnya dilampaui. Sehingga pasien Covid-19 bisa ditangani dengan menggunakan anggaran BPJS, yang pada dasarnya mampu membantu Pemerintah dalam mengakomodir Rumah Sakit yang ditunjuk melalui BPJS serta alokasi dana Pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dapat terdistribusi lebih efektif dan merata. Memang bukan merupakan perkara yang mudah, namun dengan tetap menjaga konstitusionalitas jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara Indonesia, maka pengentasan Covid-19 dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya, BPJS hebat jika mampu bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sudah saatnya BPJS menjadi badan yang lebih luas lagi fungsinya, yang awalnya hanya pada fungsi penganggaran dan pengorganisasian dalam hal pelayanan kesehatan, tetapi jika BPJS berani mengambil andil dalam situasi dan kondisi hari ini, maka BPJS dapat menjadi pahlawan kemanusiaan. Sebab isu Covid-19 bukan saja di Indonesia, tetapi telah menjadi pandemi internasional. Selain itu, masyarakat juga akan merasa tertolong dengan uang yang telah dibayarkan ke BPJS jika dimanfaatkan bagi orang yang terdampak Covid-19 melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai tanpa memperhatikan kelas-kelas tertentu.
Mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengungkapkan bahwa keadilan dalam bidang pelayanan kesehatan adalah suatu hal mutlak yang harus diperjuangkan oleh para penguasa dan wakil rakyat untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan masif. Sebab keadilan adalah to render to each man what is his due (memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya). Dan melindungi diri sendiri merupakan hak, namun melindungi sesama manusia adalah kewajiban moral bagi seluruh umat manusia.
Editor : Ulfa
