Kasus pertama Covid-19 di China, tercatat muncul pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu, satu hingga lima kasus baru dilaporkan setiap harinya. Di hari pertama tahun 2020, jumlahnya mencapai 381 kasus.
Tanggal 8 Januari 2020, patogen dari kejadian ini dapat diidentifikasi sebagai novel coronavirus 2019 (nCoV-2019), dan struktur gen-nya segera dikirim ke WHO. Pada tanggal 30 Januari 2020, mendeklarasikan kemunculan penyakit novel coronavirus pneumonia (NCP).
Sejak awal tahun itu, rata-rata temuan kasusnya di angka ratusan kasus perhari. Tanggal 12 Februari adalah puncak temuan kasus di China, yaitu sebanyak 14.108 kasus. Setelah itu, angka temuan kasus terus menurun.
Apa yang bisa kita bisa baca dari China adalah, menemukan kasus positif (baik yang sehat atau karier maupun yang telah menampakkan gejala sakit) secara massif adalah kunci bagi kemampuan pengendalian infeksi baru dari Covid-19.
Bagaimana dengan Indonesia?
Baru Saja, Jubir Pemerintah mengumumkan update kasus Covid-19, 514 positif, 48 orang meninggal dan 29 sembuh. Saya ingin membuat hitung-hitungan diatas kertas, prakiraan real kasus di Indonesia dengan mengambil referensi data global yang saat ini ada. Data global saat ini menunjukkan laporan 308.609 kasus positif di seluruh dunia dengan 13.071 kematian atau CFR Covid 19 adalah 4,2%.
Dari data CFR ini, maka diprakiraan real kasus positif di Indonesia sekitar 1.142 kasus atau sekitar 628 belum terlaporkan, atau belum teridentifikasi atau sedang dalam proses pemeriksaan laboratorium. Ini adalah persoalan. Jika tidak ada perbaikan dalam penemuan kasus positif Covid-19, situasi akan makin sulit.
Peta masalah kita ada beberapa: Pertama, problem pengendalian infeksi seperti social distancing, penemuan kasus, penanganan pasien, penyediaan sarana kesehatan dan sumber daya kesehatan. Ini semua harus dilakukan dan dikelola secara integral dalam satu komando.
Social distancing misalnya: ini tidak akan efektif jika hanya berupa imbauan, dan juga tanpa penyediaan kebutuhan konsumsi harian masyarakat dalam proses ini. Pemenuhan kebutuhan harian ini, bisa kita upayakan dengan melibatkan lembaga sosial yang ada, saya kira kita punya banyak, dengan pengalaman yang memadai.
Dalam soal pengendalian ini, perlu mulai dipikirkan mobiltas manusia, keluar dan masuknya manusia, dalam lingkup wilayah adminstratif terutama lintas provinsi. Isolasi mandiri minimal 14 hari bagi orang yang masuk dalam satu wilayah administratif. Pengawasan oleh aparat dan pemerintah sampai di level RT/RW.
Penemuan kasus yang lamban, dan cenderung pasif (menunggu di rumah sakit) adalah soal lain, padahal kuat dugaan, carier (orang sehat dengan covid-19) mungkin berkeliaran bebas diluar sana. Uji lab yang butuh beberapa hari baru bisa diketahui hasilnya menimbulkan masalah sosial baru, seperti penanganan orang meninggal dg status ODP: apakah diperlakukan seperti pasien positif covid-19?
Belum lagi problem penyediaan sarana kesehatan, mulai dari rumah sakit yang idealnya terpisah dari penanganan pasien non covid19, sampai ketersediaan APD yang maha terbatas.
Selain itu, edukasi masyarakat juga bagian yang tidak boleh dilewatkan. Terutama dalam upaya menjaga kebersihan diri (PHBS) yang efektif, dan sanitasi lingkungan yang baik.
Sudah saatnya pemerintah tampil. Di semua level, mulai dari presiden, gubernur sampai walikota/bupati mengkomando semua ikhtiar penanganan covid19 ini.
Mungkin akan banyak biaya yang harus keluar, tapi itu masih lebih baik daripada jatuhnya lebih banyak korban.
Integrasikan seluruh sumberdaya, mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan keluar dari situasi ini.
Tapi apakah pemerintah mampu? Mari tetap berharap!
Editor : Ulfa
