Butuh Gerakan yang Sama Kepala Daerah Melawan Covid-19
Kepala Daerah harus bersinergi dan memiliki gerakan yang sama, dalam menangani Covid-19.
MAKASSAR, BUKAMATA - Para kepala daerah harus bersinergi dan punya gerakan yang sama menghadapi Covid-19. Itu terungkap dalam webinar Kopi Tumpah yang digelar Bukamatanews.id pada Selasa, 14 Juli 2020 malam.
Hadir pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Takalar Syamsari Kitta, Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi, Sekda Maros Andi Davied Syamsuddin, dan anggota DPRD Sulsel, Irfan AB.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sebagai pembicara pertama mengatakan, di Makassar terjadi penanjakan kasus positif Covid-19 pada 29 Mei 2020. Itu kata dia, karena sebelum lebaran terjadi pelonggaran untuk melakukan kegiatan menjelang hari raya Idulfitri. Seiring berakhirnya PSBB.
"Melihat tanggal 29 Mei mulai menanjak terus. Kalau kita mencermati tingkat kepatuhan yang ada, pada masa PSBB itu terjadi tingkat kepatuhan 70 persen. Namun pasca PSBB, akibat euforia masyarakat yang ditambah plonggaran kebijakan oleh pemerintah saat itu, terjadi penurunan kepatuhan menjadi 30 persen," tambahnya dalam diskusi yang dipandu host, Nana Djamal.
Karenanya kata Rudy, mereka membentuk Perwali 36 yang sekiranya akan berfungsi dalam pengambilan kebijakan, dengan tetap mengimbangi roda ekonomi tetap berjalan dan protokol kesehatan tetap dipatuhi secara ketat.
"Di dalam Perwali 36, ada kewajiban yang harus dilakukan pelaku ekonomi kita. Di sisi lain, juga terjadi peningkatan kepatuhan warga. Itu adalah dengan membentuk tim yang bergerak sampai RW. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mau menggunakan masker dan mau menjaga jarak," bebernya.
Upaya lainnya kata Pj Wali Kota, adalah pebatasan keluar masuk Makassar. Ini kata dia, sebisa mungkin meminimalkan penularan. "Jadi kita mau melindungi daerah di luar Makassar. Posisi Makassar sebagai ibu kota, juga sebagai episentrum, ingin melindungi daerah luar Makassar," terangnya.
"Yang tidak perlu masuk Makassar jangan dulu ke Makassar. Yang tidak perlu keluar Makassar, jangan keluar dulu Makassar," imbuhnya.
Hari Senin lalu, kebijakan pembatasan keluar masuk sudah diterapkan. Lambat laun kata Rudy, kepatuhan warga ditingkatkan. Kata dia, sudah ada beberapa warga yang mau masuk ke Makassar, dengan sangat menyesal disuruh pulang karena tidak disertai surat.
"Kita tahu penggerak roda ekonomi di Makassar. Ada dari luar. Ada dari Gowa, Maros, bahkan dari Takalar. Mereka cukup memperlihatkan surat tugas bahwa mereka bekerja di Makassar. Tapi tidak ada pengecualian. Kita tetap periksa mereka di perbatasan," jelasnya.
Rudy menambahkan, pihaknya juga melakukan random rapid test di perbatasan. Itu untuk secara random mengambil sampling kepada warga yang dikecualikan tadi untuk melihat reaktif atau tidak.
Di internal, juga tetap dilakukan pengawasan untuk usaha, seperti hotel, rumah makan, juga rumah ibadah. "Ini kita jaga dengan harapan bisa menurunkan tingkat masyarakat yang terpapar corona," terangnya.
"Setelah kita melakukan pengetatan penggunaan masker sebelum perwali keluar, alhamdulillah RT yang awalnya 1,13 kita sudah turun 0,98. Kalau kita melihat positif rate masih 15 persen, tapi kalau kita lihat dari seluruh kab kota di Sulsel, angka 15 persen masih angka rata-rata," ungkapnya.
Rudy menambahkan, berdasarkan data epidemiolog, Parepare menempati positif rate tertinggi di angka 30 persen. "Yang kita sayangkan, Soppeng dan Bantaeng sempat di bawah 5 persen. Tapi pergerakan orang dari Makassar, atau warga Soppeng dan Bantaeng yang kembali dari Makassar, akhirnya kembali terjadi peningkatan. Inilah yang mau kita jaga dengan pembatasan," ujar Rudy.
Sementara itu, Sekda Maros Andi Davied Syamsuddin mengatakan, Pemkab Maros memberikan perhatian penuh kepada pasien. Untuk pasien konfirmasi positif, ada pelayanan khusus. "Kami membuat LO (Leasion Officer) masing-masing. Yang secara intens berkomunikasi dengan pasien. Tujuannya, untuk memberikan support, berdialog. Kami mencoba memberikan motivasi, juga memberikan makanan suplemen," terang Davied.
Sebagai tetangga Makassar, Davied mengaku Maros sangat mendukung kebijakan pembatasan keluar masuk Makassar yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar. Untuk mendukung itu, Pemkab Maros kata Davied, juga membangun pos-pos.
Sementara itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menegaskan, masalah pandemi Covid-19 ini adalah masalah kita yang sama. Menurut dia, harus ada gerakan yang sama untuk menangani bersama. "Kita semua sudah melakukan inovasi untuk menurunkan angka penularan di wilayah masing-masing. Kita punya masalah pada bagaimana mendisiplinkan masyarakat," terangnya.
Adnan membagi karakter masyarakat pada tiga. Pertama, kalau diberitahu, satu kali diberitahu langsung ditindaklanjuti. Karakter kedua, ada yang berkali-kali diberitahu baru dilaksanakan. Ada juga yang berkali-kali diberitahu memang tidak mau mendengar. Inilah yang kata Adnan, butuh intervensi pemerintah.
"Apa intervensi pemerintah, yaitu mendisiplinkan mereka agar mengikuti instruksi pemerintah. Bagaimana cara mendisiplinkan? Ini harus melalui payung hukum sebagai pegangan oleh para petugas di lapangan untuk mendisiplinkan," terangnya.
Menurut Adnan, kita membuat peraturan agar mereka memakai masker. Kalau tidak ada payung hukum, mereka yang tidak pakai masker juga tidak bisa diapa-apakan.
"Bagaimana kita membuat payung hukum yang jelas. Dengan cara memakai masker akan membuat penurunan angka penularan. Beberapa negara mewajibkan masker. Di Jerman, setiap kota dan kabupatennya mmembuat peraturan daerah memakai masker. Dan membuat penurunan penularan hingga 20 persen. Di Inggris juga begitu. Memakai masker itu cara simpel. Dengan memakai masker, bagaimana terhindar dari Covid-19 dan ekonomi tetap bisa berjalan," jelasnya.
Adnan menambahkan, beberapa riset mengatakan, orang berbicara satu menit akan mengeluarkan 1.000 droplet (percikan ludah). Penularan Covid-19 ini kata Adnan dari droplet. "Kalau kita mencegah droplet, maka akan memperkecil penularan. Juga kita harus membiasakan tangan kita tidak memegang mata, hidung dan mulut," jelasnya.
Adnan berharap, mudah-mudahan di DPRD nanti ada perda inisiatif, yaitu perda wajib memakai masker yang menjadi inisiatif DPRD dan menjadi rujukan dari daerah di Sulsel, sehingga memiliki payung hukum yang sama, gerak yang sama untuk menangani covid-19. Dengan perda bersama itu kata Adnan, kita membuat kebiasaan baru, tradisi yang baru.
"Dulu sebelum terjadi bom Bali, juga bom di Jakarta dan MaRI, tidak ada metal detector kalau masuk ke gedung atau bandara. Setelah ada bom, kita pakai metal detector. Di Bandara kita harus buka jam, ikat pinggang dan sepatu pantofel kita. Awalnya kita tidak terbiasa. Sekarang terbiasa," ungkapnya.
Adnan berharap para kepala daerah ini membuat strategi yang sama, gerakan yang sama, juga membuat payung hukumnya, sehingga mampu menurunkan penularan di Sulsel. Gowa ini kata dia, berbatasan dengan 8 kabupaten kota di Sulsel.
"Jangan sampai kita jadi transmisi ke kabupaten kota yang lain. Apalagi 40 persen masyarakat Gowa beraktivitas di Makassar," terangnya.
Sementara itu, Bupati Takalar, Syamsari Kitta mengatakan, dari awal kita menyadari, penyebaran Covid-19 ini memakan waktu yang lama. Syamsari berharap, masyarakatlah menjadi benteng yang kuat. Karenanya kata Syamsari, pihaknya melakukan edukasi agar masyarakat bisa melakukan pola hidup sehat.
"Ini bisa dikendalikan pemerintah desa. Kami memfasilitas program yang bisa mengedukasi. Juga mengambil tindakan yang bisa memutus rantai penyebaran. Seperti penutupan pasar dan sekolah. Juga penyediaan fasilitas, kita membuat dua rumah sakit untuk penyanggah RSUD Padjonga Dg Ngalle. Kita bersama Forkopimda tak hentinya menyerukan, memakai masker, menjaga jarak. Akhirnya bisa menjadi kebiasaan," terangnya.
Menurut Syamsari, kita menyadari, pasti pemerintah tidak bisa sanggup menyelesaikan Covid-19 ini. Apalagi, ada kebijakan pengurangan anggaran dari pusat. Takalar itu pemotongannya selain DAK, DAU itu sampai Rp60 miliar. "Itulah benteng terakhir dan paling kuat menurut saya," terang Syamsari.
Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi mengatakan, pandemi Covid-19 di Bone ini sama dengan daerah di Sulsel. Kendalanya, wilayah Bone ini luas. Pintu masuk ke Bone ini ada 8 pintu. Ini yang membuat Bone sedikit berat mengondisikan.
Ada 4 strategi yang dilakukan Bupati Bone. Kata Fahsar, pertama strategi pencegahan, lalu peningkaatn sistem kesehatan, mitigasi dampak ekonomi, kemudian peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.
"Awalnya, Bone sempat melandai. ODP pun tidak ada. Tetapi akibat terbukanya kebijakan dari pemeritah pusat, juga pelonggaran di Makassar yang berdampak ke daerah. Mulai kocar-kacir pertahaan kita," ungkap Fahsar.
Kasus terakhir di Bone kata Fahsar sempat sudah melandai. Tiba-tiba Sinjai diserang. Terutama dokter ahli kandungan dari Sinjai. Pasiennya dari Bone. Itulah kata Fahsar yang menularkan.
Strategi lintas sektor lanjut Fahsar, bergerak masif. Mereka melakukan penelusuran kontak yang ada. Menurutnya, 4 hari lalu tes swab dari 104 kontak. Ada tujuh yang positif. "Kami dapat warga Gowa di Bone ada dua kita swab positif. Ada satu dari Makassar, ada juga satu dari Maros. Jadi 4 positif di Bone hari ini, bukan penduduk Bone, tetapi berkegiatan di Bone. Itu bukan di kota, tapi di daerah," terangnya.
Menurut Fahsar, bagaimana Forkopimda khususnya gugus tugas, menjaga ini. Menurutnya, kalau bisa diperketat. "Apalagi dengan kebijakan Pj Wali Kota, saya kira itu kami dukung penuh. Kami sekarang sibuk membuat surat tugas. 38 puskesmas terbuka semua untuk mengeluarkan surat ijin. Termasuk melakukan rapid," jelasnya.
Yang tidak kalah pentingnya kata Fahsar, kita memang sudah harus berdampingan dengan Covid. Tapi supaya tidak tertulari, warga lanjut Fahsar, harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Kita harus bersama-sama dengan Forkopimda," tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel, Irfan AB mengatakan, dengan adanya Pandemi ini, memunculkan leadership yang kuat atau strong leadership. Di sini kata dia, kelihatan siapa pemimpin yang memiliki karakter kuat.
Selain itu, selain protokol kesehatan, setiap daerah kata Irfan harus memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik. Khususnya ketersediaan fasilitas rumah sakit.
Irfan juga berterima kasih atas usulan dari Bupati Gowa untuk membuat perda inisiatif sebagai payung hukum untuk penegakan protokol kesehatan. Menurutnya, itu akan dibicarakan di tingkat DPRD.