JAKARTA, BUKAMATABEWS — Upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana memasuki babak baru. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).
Melalui regulasi ini, negara memiliki mekanisme hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu ketika pelaku tidak dapat menjalani proses persidangan pidana. Tidak hanya perkara korupsi, aturan tersebut juga mencakup sejumlah kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana (*conviction based*) dan tanpa didahului putusan pidana (*non-conviction based*).
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.
Ia menjelaskan, dalam perkara korupsi, mekanisme perampasan aset memungkinkan negara mengambil aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal langsung dari hasil tindak pidana, apabila aset hasil korupsi yang berhasil dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Ketentuan tersebut juga memungkinkan perampasan aset dalam perkara ketika pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujarnya.
Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan, cakupan undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme juga masuk dalam pengaturan perampasan aset.
Penipu Koperasi dan Travel Bodong Bisa Kehilangan Aset
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan perampasan aset dari tindak pidana penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Soedeson menilai ketentuan ini penting karena selama ini pemidanaan terhadap pelaku belum tentu menjamin kerugian korban dapat dipulihkan.
Ia mencontohkan praktik koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melakukan penggelapan atau membawa kabur uang anggota. Kasus serupa juga dapat terjadi pada biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi gagal memenuhi kewajibannya.
Dalam kasus seperti itu, aset yang dikuasai pelaku dapat menjadi objek perampasan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," tuturnya.
Menurut Soedeson, selama ini pelaku memang dapat dijatuhi hukuman penjara berdasarkan ketentuan pidana. Namun, persoalan pengembalian uang atau aset kepada masyarakat yang menjadi korban belum tentu terselesaikan.
Dengan adanya UU Perampasan Aset, aset yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan kerugian masyarakat luas dapat diproses untuk pemulihan hak korban.
Badan Independen Akan Kelola Aset Sitaan
Selain memperluas mekanisme perampasan, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan dan mengelola barang sitaan maupun rampasan.
Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden.
Soedeson mengatakan, pembentukan badan independen ini menjadi salah satu upaya menjawab kritik publik terhadap pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya transparan.
Badan tersebut akan memiliki tugas menyimpan, mengelola, hingga menjual aset yang telah dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," jelasnya.
Perampasan Tetap Harus Melalui Pengadilan
Meski memberikan kewenangan lebih luas kepada negara, Soedeson menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum.
Seluruh proses penyitaan dan perampasan tetap harus melalui mekanisme pengadilan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," tegasnya.
Ia menjelaskan, pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki kesempatan mengajukan gugatan maupun perlawanan terhadap tindakan penyitaan. Aset baru dapat dijual atau dicairkan setelah melalui tahapan hukum dan memperoleh putusan akhir sesuai ketentuan.
Pengecualian berlaku terhadap aset yang mudah rusak atau berpotensi kehilangan nilai ekonomi dalam waktu singkat, seperti ikan, minyak, dan sejumlah barang industri.
Aset jenis tersebut dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan atau penurunan nilai. Namun, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan disimpan sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sementara itu, aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat tetap harus menunggu putusan inkrah sebelum dapat dieksekusi melalui penjualan.
Soedeson juga menegaskan bahwa mekanisme *non-conviction based* bukan berarti negara dapat merampas aset tanpa proses pengadilan. Mekanisme ini menggunakan hukum acara perdata dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset.
Pemilik aset maupun pihak lain yang berkepentingan tetap memiliki kesempatan mengajukan perlawanan dan membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.
Jika dalam proses hukum terbukti aset berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perampasan dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata," jelasnya.
Dalam proses pembahasan regulasi tersebut, Soedeson menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Panja RUU Perampasan Aset, kata dia, telah menggelar lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Forum tersebut melibatkan masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, ahli hukum, hingga kalangan akademisi.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana, sekaligus memastikan bahwa proses perampasan tetap berjalan dalam koridor hukum dan pengawasan pengadilan.