Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Rabu, 18 November 2026 19:16

Para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dana Alokasi Khusus (DAK) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024 saat digiring menuju ke mobil tahanan.
Para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dana Alokasi Khusus (DAK) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024 saat digiring menuju ke mobil tahanan.

Korupsi SPAM DAK Jeneponto Rugikan Negara Rp1,2 Miliar, Empat Orang Ditahan, Termasuk Mantan Kadis PUPR

Tim penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

JENEPONTO, BUKAMATANEWS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dana Alokasi Khusus (DAK) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Keempat tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.

Berdasarkan siaran pers Kejaksaan Negeri Jeneponto tertanggal 18 November 2026, keempat tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA). Selanjutnya S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta MS dan NB yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Dalam proses penyidikan, Kajari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000 untuk 24 lokasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Temuan tersebut antara lain penetapan lokasi pembangunan yang diduga tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai. Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), bukan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) sebagaimana mestinya.

"Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, serta dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin yang diduga mengalir kepada sejumlah pihak terkait," ungkapnya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.

Dalam mengungkap perkara tersebut, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 186 orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan sejumlah dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik untuk memperkuat proses pembuktian.

Akhmad Heru Prasetyo menyebutkan, penetapan keempat tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti berdasarkan hasil penyidikan.

Adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka yakni Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.

Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ia menyatakan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan. Tim penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Akhmad Heru Prasetyo menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Masyarakat pun diharapkan turut mendukung upaya penegakan hukum serta mengawasi pengelolaan keuangan negara agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)

Penulis : Samsul
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#Kejari jeneponto #Korupsi SPAM DAK #kerugian negara #BPKP Sulsel

Berita Populer