Regulasi MBG Terus Berubah, GAPEMBI Sulsel Desak BGN Lindungi Investasi Mitra

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Perubahan regulasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian mitra pelaksana. Di tengah investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas, membeli peralatan, hingga menyiapkan tenaga kerja, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mitra dinilai mendesak untuk diberikan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum GAPEMBI Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, S.H., M.H., menilai dinamika regulasi dan perubahan ketentuan teknis dari kementerian maupun lembaga terkait perlu diimbangi dengan kejelasan arah kebijakan serta mekanisme transisi yang terukur.

Menurutnya, para mitra telah mengambil keputusan investasi berdasarkan aturan dan skema pelaksanaan yang berlaku ketika mereka mulai terlibat dalam program tersebut. Karena itu, perubahan kebijakan tidak semestinya mengabaikan konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung mitra.

"Program MBG merupakan agenda strategis Presiden yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, ketika mitra sudah mengeluarkan investasi, membangun fasilitas, membeli peralatan, menyiapkan tenaga kerja, dan memenuhi berbagai persyaratan, perubahan regulasi harus disertai kepastian. Jangan sampai mitra terus menanggung konsekuensi perubahan kebijakan tanpa kejelasan perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Syamsul mengatakan, kepastian kebijakan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap program pemerintah. Apalagi, di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, pemerintah diharapkan mampu mengonsolidasikan kembali pelaksanaan program prioritas agar berjalan lebih stabil.

Ia mengingatkan, ketidakpastian regulasi yang tidak diikuti penyelesaian persoalan kemitraan berpotensi menambah beban pelaku usaha yang telah lebih dahulu mengalokasikan modal dan memenuhi berbagai kewajiban.

Salah satu persoalan yang disorot adalah hubungan kerja sama antara mitra pelaksana dan yayasan. Menurut Syamsul, harus ada kejelasan mengenai pengelolaan, pembagian kewenangan, pembayaran, hingga keberlanjutan kerja sama. Termasuk mekanisme perlindungan apabila terjadi perselisihan di antara kedua pihak.

"Pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana nasib investasi mitra apabila terjadi perselisihan dengan yayasan? Siapa yang menjamin aset yang telah dibangun, peralatan yang telah dibeli, dan hak ekonomi yang telah melekat pada investasi tersebut? Ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan agar para pihak menyelesaikan persoalan secara internal," tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Syamsul berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait segera melakukan konsolidasi regulasi serta mengevaluasi pola kemitraan dalam pelaksanaan MBG.

Ia juga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra. Dengan demikian, perubahan ketentuan tidak serta-merta menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah lebih dahulu mengeluarkan modal dan menjalankan kewajibannya.

Syamsul menekankan, setiap perubahan kebijakan perlu disertai masa transisi yang adil dan terukur. Hal ini penting agar mitra memiliki ruang untuk menyesuaikan operasional tanpa kehilangan hak atas investasi yang telah ditanamkan.

"Kita berharap situasi nasional semakin kondusif, dinamika yang berkembang berangsur mereda, dan seluruh energi pemerintahan kembali terfokus pada agenda pembangunan. Dalam momentum itu, persoalan MBG, khususnya kepastian regulasi dan perlindungan investasi mitra, harus segera dituntaskan," ungkapnya.

Ia menegaskan, dorongan GAPEMBI tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, kepastian hukum dan perlindungan investasi justru diperlukan agar partisipasi masyarakat dalam program strategis pemerintah dapat terus terjaga.

"Jangan sampai semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program negara justru melemah karena ketidakpastian. Negara membutuhkan mitra yang profesional dan berkomitmen, tetapi mitra juga membutuhkan negara yang menjamin kepastian aturan dan perlindungan hak-haknya. Kita ingin MBG terus berjalan, kemitraan menjadi sehat, dan investasi masyarakat tetap terlindungi," tutup Syamsul Bahri.