Parkir Semrawut dan Rawan Kebocoran, DPRD Makassar Desak Ranperda Pengelolaan Parkir Dipercepat

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Persoalan parkir yang terus memicu keluhan masyarakat hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah titik menjadi perhatian DPRD Kota Makassar. Regulasi yang lebih kuat dinilai mendesak untuk membenahi tata kelola perparkiran, termasuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Parkir agar segera masuk tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Menurutnya, regulasi tersebut telah lama diperjuangkan DPRD karena berbagai persoalan perparkiran di Makassar belum tertangani secara optimal. Mulai dari pengelolaan pendapatan, mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga, hingga perilaku juru parkir (jukir) yang kerap dikeluhkan pengguna kendaraan.

"Sebenarnya ini Perda sejak tahun lalu kita dorong, tetapi setelah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi pemerintah kota untuk melakukan koordinasi internal, sinergi antara Dishub, Bapenda, kemudian PD Parkir," ujarnya, Sabtu (24/10/2026).

Politisi PKB tersebut mengatakan, sejumlah instansi terkait kini telah menyelaraskan visi dan tujuan dalam penyusunan regulasi. Kondisi itu membuat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sepakat melanjutkan pembahasan Ranperda ke tingkat Pansus.

"Semoga setelah diharmonisasi selanjutnya di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah tidak ada kendala lagi karena menurut kami banyak hal yang penting dan segera untuk ditindaklanjuti terkait dengan perparkiran di Kota Makassar," katanya.

Basdir menjelaskan, salah satu fokus utama Ranperda tersebut adalah mengantisipasi kebocoran dalam pengelolaan parkir. Selain itu, regulasi diharapkan memberikan kepastian mengenai pola kerja sama dengan pihak ketiga serta memperjelas pengawasan dan penindakan terhadap jukir yang bermasalah.

"Di situ semua akan kita bahas karena selama ini coba kita lihat jadi bulan-bulanan pemerintah kota gara-gara persoalan parkir, ribut, banyak komplain dari pengguna kendaraan, ini yang semua perlu diantisipasi," ucapnya.

Selain persoalan tata kelola dan pendapatan, Basdir menyoroti kondisi parkir di sejumlah kawasan pusat perbelanjaan yang semakin semrawut. Kapasitas lahan parkir yang tidak memadai membuat kendaraan, khususnya sepeda motor, meluber hingga menggunakan badan jalan.

Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi memperparah kemacetan di kawasan dengan aktivitas kendaraan yang tinggi.

"Crowded (ramai) ini perparkiran sampai beberapa lapis motor itu bukan lagi di bahu jalan tapi di badan jalan. Coba kita perhatikan kalau lewatkan lagi ramai-ramainya mall itu sampai di luar di bahu jalan. Ini jadi soal kemacetan, kemudian kesemrawutan, ini perlu diatasi," katanya kepada awak media.

Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius melalui pengaturan kapasitas parkir, penataan lokasi, serta sistem pengelolaan yang lebih tertib.

Terkait substansi baru yang akan dimasukkan dalam Ranperda, Basdir menyebut pembahasannya belum memasuki tahap teknis secara mendalam. Berbagai ketentuan nantinya akan dikaji lebih lanjut melalui rapat Pansus.

Sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan lahan parkir, Basdir menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan gedung parkir bertingkat di Kota Makassar.

Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi alternatif untuk menampung kendaraan tanpa terus membebani ruang jalan. Namun, pembangunan fasilitas parkir juga perlu memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian para jukir yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perparkiran.

"Kalau ada yang seperti itu menurut saya, itu kita support tinggal bagaimana kemudian memberdayakan jukir-jukir yang terlanjur mencari hidup di situ. Bagaimana dia diberdayakan dalam pengelolaan parkir bertingkat itu," imbuhnya.

Basdir mengungkapkan, pihaknya secara prinsip mendukung rencana tersebut. Meski demikian, Komisi B DPRD Makassar belum menerima pemaparan terperinci mengenai skema teknis pengelolaannya.

"Kalau secara umum kalau saya itu sepakat. Bayangkan, berapa kali kasihan teman-teman ada masalah di sana, ojol berserikat dengan teman-teman jukir, kemudian jukir dan banyak masalah. Belum lagi kemacetan, nah kalau kita tidak atur dengan baik perparkiran di sana," terangnya.

Di sisi lain, Basdir juga menyinggung pembahasan regulasi terkait pengelolaan Terminal Daya. Saat ini, DPRD tengah memproses Ranperda perubahan bentuk pengelolaan terminal menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) infrastruktur.

Ia mengingatkan agar perubahan kelembagaan tersebut tidak terburu-buru dijalankan sebelum memiliki landasan hukum yang definitif.

"Kalau Terminal Daya itu sekarang kan ada Raperda yang sementara kita mau jalankan Raperda tentang perubahan dari terminal menjadi perseroda infrastruktur. Menurut saya, kalau saya sih sebenarnya tunggu dulu ini Perda, kalau sudah ditetapkan, sudah legal, baru jalan," sebutnya.

Basdir berharap percepatan pembahasan Ranperda Pengelolaan Parkir dapat menjadi langkah awal pembenahan sistem perparkiran Makassar secara menyeluruh. Dengan regulasi yang jelas, persoalan kebocoran pendapatan, kesemrawutan parkir, hingga konflik di lapangan diharapkan dapat diminimalkan.