Integritas Penyelengara sebagai Kompas Demokrasi di Tengah Ketidakpastian

BUKAMATANEWS - KAPAL yang berlayar di tengah kabut bisa berganti mesin, berganti rute, bahkan berganti awak. Satu hal yang tidak boleh hilang, yakni kompas. Tanpa kompas, kapal secanggih apa pun akan berputar-putar tanpa arah.

Demokrasi Indonesia pun demikian. Pada usia 73 tahun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri di antara dua hal: pengalaman panjang di belakang, dan masa depan yang penuh ketidakpastian di depan. Pertanyaannya sederhana: apa yang harus tetap dijaga? Jawabannya juga sederhana: integritas. Teknologi dan aturan boleh berubah, tetapi integritas penyelenggara adalah kompas yang menjaga arah demokrasi.

Perjalanan ini berawal pada 1953, ketika panitia pemilihan pertama dibentuk untuk menyiapkan Pemilu 1955. Pemilu itu digelar di negara yang baru merdeka dengan sarana terbatas, tetapi dikenang sebagai pemilu yang tertib, diikuti puluhan partai, dan hasilnya diterima. Sejak itu penyelenggara pemilu berkembang dari panitia sementara menjadi lembaga nasional yang tetap dan mandiri.

Kini tugasnya jauh lebih berat. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pemilih yang tersebar di belasan ribu pulau. Pemilu serentak harus menjangkau ratusan ribu TPS dan melibatkan jutaan petugas, dari kota besar yang padat hingga desa di pulau kecil, pedalaman, dan pegunungan yang hanya bisa dicapai dengan perahu, pesawat kecil, kuda atau berjalan kaki jauh. Surat suara harus sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan dalam keadaan aman, di tengah cuaca dan medan yang sulit ditebak.

Satu TPS di pelosok sama pentingnya dengan satu TPS di pusat kota, sebab suara di sana tetap satu suara.
Luasnya negeri ini adalah kekuatan sekaligus ujian. Semua capaian KPU bertumpu pada satu modal yang tidak bisa dicetak di kertas suara: kepercayaan publik.

Pemilu Menuju 1 Abad Indonesia
Kabut yang dihadapi zaman kian tebal. Para ahli menyebut zaman ini VUCA: penuh gejolak, tidak pasti, rumit, dan membingungkan. Ekonomi dunia naik turun tanpa kepastian, harga kebutuhan mudah melonjak, dan lapangan kerja tidak selalu mudah didapat. Ketegangan antarnegara dan perang di berbagai belahan dunia ikut mengguncang harga dan pasokan.

Ketika hidup terasa sulit, orang mudah kecewa, mudah marah, dan mudah dibujuk oleh uang atau kabar bohong. Di sinilah pemilu diuji: apakah ia tetap dipercaya sebagai salah satu sarana Demokrasi?
Tantangannya ada tiga. Pertama, disinformasi: kabar bohong menyebar lebih cepat daripada klarifikasi dan mudah merusak kepercayaan. Kedua, polarisasi: perbedaan pilihan politik memecah sesama warga. Ketiga, apatisme: sebagian pemilih, terutama yang muda, mulai ragu bahwa suaranya berarti.

Ada juga beban penyelenggaraan. Pemilu serentak 2019 mengingatkan, ratusan petugas di lapangan wafat karena kelelahan. Pelajarannya jelas: menjaga demokrasi berarti juga menjaga manusia yang menjalankannya.

Semua tantangan ini bermuara pada satu hal, yaitu kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa dijaga oleh penyelenggara yang berintegritas dan amanah.

Integritas bukan kata yang rumit. Ia punya tiga arah yang bisa kita uji. Netral. KPU harus berdiri di tengah, siapa pun yang menekan. Pemilu hanya dipercaya kalau wasitnya tidak memihak. Kedua Terbuka. Publik harus bisa memeriksa sendiri. Data pemilih terus diperbarui, hasil hitungan di TPS bisa dilihat, trasparan, dan rekap hasil dilakukan secara digital dan transparan. Meski teknologi kadang bermasalah, maka keterbukaan menjadi hal penting. Selanjutnya bertanggungjawab. Lembaga yang dapat menerima masukan, dapat memperbaikinya, jika terjadi kesalahan.

Pada Pemilu 2024, milenial dan Gen Z menjadi kelompok pemilih terbesar, dan pada Pemilu 2029 mereka diperkirakan tetap dominan. Indonesia juga sedang menikmati bonus demografi: jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif, dengan puncaknya diperkirakan pada 2030-an. Pada 2045, tepat satu abad kemerdekaan, merekalah yang memegang kemudi.

Tetapi bonus ini bisa berubah menjadi beban bagi demokrasi bila anak muda kian apatis. Sebagian merasa politik jauh dari hidup mereka, tidak percaya pada janji, atau lelah dengan kegaduhan, atau sejumlah amatan ditenggarai menjadi generasi yang kurang peduli politik.

Jika mereka memilih menjauh, kelompok pemilih terbesar justru bisa hilang dari proses pemilu, atau malah jatuh ke tangan hoaks dan politik uang. Karena itu, kompas integritas harus bisa menjadi patokan bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Selain itu, mengubah sekadar hadir menjadi sadar. Datang ke TPS itu penting, tetapi pemilih yang sadar memeriksa informasi sebelum percaya, menolak politik uang, dan menerima hasil yang sah meski pilihannya kalah. Kesadaran ini tumbuh lewat pendidikan pemilih yang memberi ruang bagi anak muda, sosialisasi yang tepat.

Indonesia Emas 2045 tidak hanya soal ekonomi yang tumbuh dan bonus demografi, tetapi juga demokrasi yang dipercaya warganya. Menjaganya bukan tugas KPU sendirian. Peserta pemilu, pengawas, media, dan masyarakat sama-sama memegang bagian dari kompas itu.

Tujuh puluh tiga tahun telah membuktikan bahwa kepercayaan bisa dirawat. Ke depan, kabut zaman mungkin makin tebal dan kapalnya mungkin makin canggih. Pemilu boleh berganti, teknologi boleh berubah, tetapi arah integritas tidak boleh bergeser. Dengan begitu, demokrasi yang kita titipkan akan sampai dengan selamat.

Penulis: Ahmad Arfah