Jemput Bola ke 15 Kecamatan, Diskop UKM Kota Makassar Kawal Akses Modal UMKM hingga Pengajuan KUR

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM mulai mengintensifkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan Pedagang Kaki Lima (PK5). Melalui program Inkubasi Pembiayaan, pemerintah menghadirkan pendampingan langsung untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi hingga mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Program yang memasuki tahap pra-inkubasi pada 12–16 Oktober 2026 ini menyasar pelaku usaha di 15 kecamatan se-Kota Makassar. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra pembiayaan, di antaranya Bank Sulselbar, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.

Pada hari pertama, Senin (12/10/2026), kegiatan dilaksanakan secara serentak di tiga kecamatan, yakni Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.

Pendekatan jemput bola menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha. Dengan mendatangi wilayah kecamatan, tim pendamping diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengatasi kendala yang selama ini dihadapi dalam mengakses sumber permodalan formal.

Pendampingan tidak hanya berfokus pada pengajuan pinjaman, tetapi juga mencakup penguatan kesiapan usaha. Pelaku usaha akan menjalani asesmen kelayakan, memperoleh pendampingan pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), serta didorong mengadopsi sistem pembayaran digital menggunakan QRIS.

Selanjutnya, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan akan difasilitasi untuk berkomunikasi langsung dengan pihak perbankan, termasuk Bank Sulselbar dan bank-bank Himbara, guna mempercepat proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program Inkubasi Pembiayaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar, khususnya dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM.

Menurutnya, fasilitasi tersebut dirancang dengan pendekatan pendampingan yang lebih intensif agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memiliki kesiapan dan kemampuan mengelola modal secara produktif.

"Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan dipastikan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif," ujarnya.

Melalui program ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berupaya memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan sejak tahap persiapan hingga proses akses pembiayaan. Dengan demikian, kebutuhan administrasi, kelayakan usaha, dan kesiapan pengelolaan modal dapat menjadi perhatian sebelum pelaku usaha mengajukan pembiayaan.

Pelaksanaan pra-inkubasi di 15 kecamatan selama sepekan diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan permodalan sekaligus meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan membantu pelaku usaha mikro dan PK5 meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat kemandirian finansial.

Pemkot Makassar juga menargetkan penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah. Melalui kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan, akses permodalan diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.