Dari Golkar ke Demokrat? Dosen Unhas Baca Manuver Appi lewat Teori Sirkulasi Elite

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Mundurnya Munafri Arifuddin alias Appi dari Partai Golkar dan menguatnya komunikasi politik dengan Partai Demokrat dinilai tidak sekadar menjadi perpindahan kendaraan politik. Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Endang Sari, S.IP., M.Si., melihat dinamika tersebut dapat dibaca melalui teori sirkulasi elite yang dikembangkan sosiolog dan teoritikus politik Italia, Vilfredo Pareto.

Appi resmi menyatakan mundur dari Golkar pada Senin (5/10/2026). Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Keputusan itu muncul setelah sebelumnya Appi bertemu dengan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng yang secara terbuka mengajak Wali Kota Makassar tersebut bergabung ke Demokrat.

Menurut Endang, situasi tersebut memperlihatkan bagaimana elite politik dapat berpindah ruang ketika kanal politik yang sebelumnya ditempati tidak lagi dianggap mampu mengakomodasi kepentingan dan orientasi politiknya.

“Mundurnya Munafri Arifuddin (Appi) dari Partai Golkar dan sinyal kuat bergabung ke Partai Demokrat bisa membenarkan apa yang Vilfredo Pareto sampaikan dengan teori sirkulasi elitnya.”

Endang menjelaskan, teori sirkulasi elite menempatkan perputaran elite sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik. Dalam pandangan Pareto, perubahan politik antara lain ditandai dengan munculnya elite baru atau bergesernya elite dari satu ruang kekuasaan ke ruang lainnya.

Ia menilai, individu yang memiliki modal sosial, ekonomi, maupun simbolik akan terus mencari ruang politik yang memungkinkan mereka mempertahankan atau memperluas pengaruh.

“Teori ini menekankan bahwa dalam politik, perputaran elite adalah keniscayaan, individu yang memiliki modal sosial, ekonomi, dan simbolik akan terus mencari ruang baru untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya, terutama ketika kanal lama dianggap tidak lagi efektif.”

Dalam konteks Appi, Endang melihat keputusan meninggalkan Golkar sebagai indikasi adanya dinamika antara aspirasi personal dengan struktur internal partai.

Appi sebelumnya merupakan Ketua DPD II Golkar Makassar. Dalam surat pengunduran dirinya, Appi juga menyatakan tidak bersedia diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Makassar.

“Dalam kasus Appi, pengunduran diri dari Golkar menunjukkan adanya ketidakselarasan antara aspirasi personal dengan struktur internal partai.”

Di sisi lain, Demokrat muncul sebagai alternatif di tengah momentum tersebut. Endang menilai, keterbukaan Demokrat terhadap Appi juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan partai untuk memperkuat basis elite dan jaringan politik lokal menghadapi dinamika elektoral ke depan.

Ajakan Demokrat sendiri disampaikan secara terbuka oleh Andi Alfian Mallarangeng. Setelah Appi resmi keluar dari Golkar, Alfian kembali menyatakan Demokrat membuka pintu bagi Appi jika ingin bergabung.

“Demokrat kemudian muncul sebagai wadah alternatif, bukan hanya karena undangan terbuka dari Andi Mallarangeng, tetapi juga karena Demokrat sedang berupaya memperkuat basis elite lokal menjelang kontestasi elektoral berikutnya.”

Jika Bergabung Demokrat, Sirkulasi Elite Makin Terlihat

Menurut Endang, jika pada akhirnya Appi benar-benar bergabung dengan Demokrat dan kemudian memperoleh posisi strategis di partai tersebut, fenomena itu akan semakin memperlihatkan pola sirkulasi elite sebagaimana dijelaskan Pareto.

Dalam skema tersebut, partai politik membutuhkan figur yang memiliki popularitas, jaringan, dan modal politik. Sementara bagi figur politik, partai menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan pengaruh politik.

“Jika Appi benar-benar bergabung dan bahkan mendapat posisi strategis seperti Ketua Demokrat Sulsel, itu mencerminkan mekanisme sirkulasi elite, partai membuka pintu bagi figur dengan popularitas dan jaringan (Appi adalah walikota Makassar), sementara elite tersebut memperoleh kendaraan politik baru untuk melanjutkan ambisi elektoral.”

Namun, Endang menekankan bahwa dinamika tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam pelembagaan partai politik di Indonesia.

Ia menilai, perpindahan elite dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa faktor figur dan jejaring politik masih memiliki posisi penting dalam kompetisi politik, sementara konsistensi ideologi dan kelembagaan partai menghadapi tantangan.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia masih sangat bergantung pada figur dan patronase, bukan pada konsistensi ideologi.”

Endang melihat politik lokal sebagai arena yang sangat dinamis. Partai politik dapat menjadi ruang bagi elite untuk membangun pengaruh, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi dipandang sebagai kendaraan politik yang fleksibel ketika terjadi perubahan konfigurasi kepentingan.

“Pergeseran elite seperti Appi menegaskan bahwa politik lokal adalah arena di mana partai berfungsi sebagai ‘kendaraan’ yang fleksibel, dan sirkulasi elite menjadi strategi utama untuk menjaga relevansi serta daya saing dalam kompetisi politik tapi hal ini menjadi titik lemah pelembagaan partai politik.”

Dengan demikian, menurut Endang, fenomena Appi tidak hanya relevan dilihat dari pertanyaan ke mana ia akan berlabuh setelah meninggalkan Golkar, tetapi juga sebagai gambaran bagaimana konfigurasi elite dan partai politik terus bergerak mengikuti perubahan peta kekuatan.

Dalam perspektif sirkulasi elite Pareto, perpindahan tersebut dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas: elite mencari ruang baru, sementara partai mencari figur dan jaringan untuk memperkuat posisi politiknya.

Untuk konteks Sulawesi Selatan, perkembangan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh keputusan Appi terkait partai politik barunya serta bagaimana Demokrat menempatkan figur tersebut dalam struktur dan strategi politik mereka.