DPRD Makassar Soroti Penguatan Program Pendidikan, Akses Siswa ke SMP Jadi Perhatian

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan kualitas layanan dan pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Yulius dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (3/10/2026).

Yulius menilai, pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berjalan sesuai perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program pendidikan perlu dievaluasi secara berkala agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Menurutnya, sektor pendidikan membutuhkan perhatian berkelanjutan, mulai dari perencanaan program, dukungan anggaran, hingga pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala sekaligus mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, memaparkan sejumlah target program pendidikan pada 2026. Salah satu fokus yang dibahas adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Kurniati menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar program yang dirancang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Kota Makassar.

Selain kualitas layanan, dukungan anggaran turut menjadi perhatian dalam pembahasan program strategis Dinas Pendidikan. Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda pendidikan, sehingga perencanaan yang telah disusun dapat diwujudkan secara optimal.

Forum tersebut juga membahas upaya memperluas akses pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah menengah pertama (SMP) swasta dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Tenaga Ahli Pemerintah Kota Makassar, Hasanuddin Leo, memaparkan kerja sama dengan sekolah swasta sebagai salah satu upaya mengakomodasi calon murid yang belum tertampung di SMP negeri. Melalui skema tersebut, sekolah swasta diharapkan dapat membantu memperluas daya tampung pendidikan.

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan tingkat menengah pertama. Keterlibatan sekolah swasta diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi peserta didik agar tetap memperoleh layanan pendidikan.

Yulius berharap kegiatan pengawasan tersebut tidak berhenti sebagai forum evaluasi, tetapi menghasilkan masukan dan langkah konkret bagi peningkatan kualitas pendidikan. Ia mendorong agar hasil pembahasan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah, Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.