Supratman Pimpin Pengesahan APBD Perubahan Makassar Rp5,26 Triliun, Program Publik Jadi Sorotan

MAKASSAR, BUKAMATANEWS -  Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, memimpin pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp5,26 triliun. Setelah disepakati bersama Pemerintah Kota Makassar, perhatian kini tertuju pada kemampuan pemerintah menerjemahkan alokasi anggaran tersebut menjadi program yang dirasakan langsung masyarakat.

Pengesahan APBD Perubahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pemerintah kota.

Dalam struktur APBD Perubahan 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,26 triliun, sedangkan pendapatan daerah mencapai Rp4,56 triliun. Angka belanja tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp80 miliar dibandingkan APBD pokok 2026.

Adapun pembiayaan netto tercatat sebesar Rp699,85 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Komposisi tersebut menjadi bagian dari penyesuaian anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan hingga penghujung tahun.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan belanja pemerintah dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut diharapkan membuat alokasi anggaran lebih relevan dengan kebutuhan yang harus ditangani pemerintah.

“APBD ini diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itulah gunanya ada anggaran Perubahan ini untuk memastikan fit-nya antara kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa disupport oleh pemerintah,” ujar Munafri.

Sejalan dengan itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap APBD Perubahan mampu memperkuat program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang transparan dan sesuai ketentuan.

“Kita berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat semakin memperkuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Aliyah.

Namun, besarnya nilai anggaran tidak serta-merta menjamin seluruh program berjalan sesuai target. Pemerintah Kota Makassar menargetkan realisasi belanja melampaui 95 persen hingga akhir tahun, sehingga seluruh OPD perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memastikan proses penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana.

Bagi DPRD Makassar yang dipimpin Supratman, pengesahan APBD Perubahan menjadi tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar mendukung pelayanan publik, menjawab kebutuhan warga, serta dikelola secara efektif dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran.