MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kabupaten Maros berupaya memperkuat dorongan pembangunan daerah melalui jalur representasi di tingkat pusat. Bupati Maros, Chaidir Syam, memanfaatkan pertemuan bersama pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Makassar, Senin (21/9/2026), dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Bagi Pemkab Maros, forum ini menjadi kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan daerah secara langsung sekaligus memperkuat komunikasi dengan lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional.
Chaidir menilai, komunikasi antara pemerintah daerah dan DPD RI penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat menjadi bahan pembahasan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Forum seperti ini penting karena pemerintah daerah dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang ada di daerah. Kami berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan bahan dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat,” ujar Chaidir.
Infrastruktur dan Pengelolaan Air Jadi Perhatian
Pembahasan turut melibatkan perwakilan Balai Kereta Api Sulawesi Selatan serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Kehadiran kedua instansi teknis tersebut membuka ruang pembahasan mengenai kebutuhan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, konektivitas, dan pengelolaan sumber daya air.
Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena pelaksanaannya dapat berkaitan dengan kewenangan dan dukungan pemerintah pusat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Maros berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, tindak lanjut atas setiap aspirasi tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama lembaga dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Perkuat Jalur Aspirasi Daerah ke Pusat
Komite II DPD RI memiliki lingkup tugas yang mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan dan lingkungan hidup.
Ruang lingkup tersebut menjadikan komunikasi dengan Komite II sebagai salah satu jalur bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut.
Pemkab Maros berharap penguatan komunikasi dengan DPD RI dapat membantu mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan daerah, terutama program pembangunan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi dan dukungan pemerintah pusat.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, lembaga perwakilan daerah, dan instansi teknis agar arah pembangunan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, aspirasi yang telah disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan konkret sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maros.
BERITA TERKAIT
-
Wabup Maros Beri Peringatan Tegas, Camat yang Gagal Capai Target PBB Bakal Dievaluasi
-
Tinjau Progres Jembatan Pakere, Chaidir Syam Harap Jadi Pengungkit Mobilitas dan Ekonomi Warga Maros
-
Tompobulu Cup 2026 Jadi Panggung Talenta Muda Maros, Wabup Dorong Pembinaan Sepak Bola Berkelanjutan
-
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi Digelar di Makassar, Ini Daftar Pemenangnya
-
Bapenda Maros Integrasikan Data Tanah dan Pajak, Bidik Pendataan Objek Pajak Lebih Akurat