Koperasi PKK Sulsel Didorong Naik Kelas, 50 Pengurus Dibekali Strategi Kelola Usaha

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Koperasi di lingkungan PKK Sulawesi Selatan didorong tidak berhenti pada pemenuhan legalitas kelembagaan, tetapi mampu berkembang menjadi organisasi usaha yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggotanya.

Dorongan tersebut menjadi fokus Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pelatihan Gerak Bersama PKK untuk Penguatan Manajemen Koperasi.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 1–3 September 2026, di Gedung Kartini TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Mesjid Raya Nomor 70 A, Makassar, tersebut diikuti 50 pengurus Koperasi PKK tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang mewakili 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut Sosialisasi Perkoperasian Tahun Anggaran 2025 sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi secara lebih profesional.

Penguatan manajemen dinilai penting karena keberadaan koperasi tidak cukup hanya ditandai dengan status badan hukum. Koperasi juga harus memiliki tata kelola yang baik, mampu mengembangkan usaha, memberikan pelayanan kepada anggota, serta menjaga keberlanjutan organisasi.

16 Koperasi PKK Telah Berbadan Hukum

Berdasarkan hasil pendataan, saat ini terdapat 16 Koperasi PKK di Sulawesi Selatan yang telah resmi berbadan hukum dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Sementara itu, satu Koperasi PKK dari Kabupaten Jeneponto masih dalam proses penyelesaian administrasi, termasuk pengurusan akta notaris.

Pertumbuhan kelembagaan tersebut menjadi modal awal dalam memperkuat gerakan koperasi PKK di Sulawesi Selatan. Namun, bertambahnya jumlah koperasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi anggota.

Karena itu, pelatihan dirancang tidak sekadar memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali pengurus dengan kemampuan praktis dalam mengelola dan mengembangkan koperasi.

Peserta mendapatkan materi mengenai manajemen dan tata kelola koperasi, pengembangan usaha, perencanaan, legalitas kelembagaan, hingga penyusunan rencana aksi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Pengelolaan Keuangan Jadi Perhatian

Aspek pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu materi penting dalam pelatihan.

Para pengurus didorong mampu menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga kesehatan koperasi sekaligus membangun kepercayaan anggota.

Koperasi yang memiliki tata kelola keuangan yang baik diharapkan mampu mengambil keputusan usaha secara lebih tepat serta mengukur perkembangan usaha secara berkala.

Selain aspek administrasi, peserta juga diarahkan untuk mampu membaca potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

Pengurus didorong mengidentifikasi peluang usaha lokal, memahami kebutuhan anggota, memperkuat kualitas pelayanan, serta menyusun strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Dengan pendekatan tersebut, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi mampu tumbuh sebagai organisasi ekonomi yang produktif dan adaptif.

Libatkan Lintas Sektor dan Praktisi

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang.

Materi disampaikan oleh perwakilan Kementerian Hukum RI, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, serta praktisi perkoperasian.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta, mulai dari aspek legalitas dan kelembagaan, perencanaan pengembangan, akses terhadap layanan pendukung, hingga pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi.

Pelatihan juga menjadi ruang bagi pengurus untuk menyusun rencana aksi pengembangan Koperasi PKK di kabupaten/kota masing-masing.

Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk menerjemahkan materi pelatihan ke dalam langkah nyata, sekaligus mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik daerah.

Gerak Bersama untuk Penguatan Ekonomi Keluarga

Sinergi antara TP PKK dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang kuat secara kelembagaan sekaligus produktif dalam menciptakan nilai ekonomi.

Ke depan, keberhasilan Koperasi PKK tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah koperasi yang berbadan hukum. Lebih dari itu, koperasi diharapkan mampu dikelola secara profesional, memiliki usaha yang produktif, memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.

Semangat Gerak Bersama PKK diharapkan menjadi penggerak bagi koperasi untuk berkembang sebagai wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan keluarga.

Dengan pengelolaan yang semakin baik dan strategi usaha yang tepat, Koperasi PKK diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang ekonomi, memperkuat kemandirian anggota, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.