Bupati Takalar Perintahkan Percepatan Dana Operasional Desa, Pelayanan Warga Jangan Terganggu

TAKALAR, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kabupaten Takalar memberi perhatian serius terhadap kelancaran operasional pemerintahan desa. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua segera ditindaklanjuti agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di desa tidak tersendat.

Instruksi tersebut disampaikan Daeng Manye saat menerima Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Takalar Parawansa bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Takalar Muh. Rifai di ruang kerja Bupati Takalar, Senin (24/8/2026).

Pertemuan itu membahas kebutuhan pemerintah desa terkait pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua untuk periode April hingga Juni.

Ketua APDESI Takalar menyampaikan kondisi sekaligus kebutuhan pemerintah desa agar dukungan operasional tersebut dapat segera direalisasikan. Dana tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas pemerintahan, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Daeng Manye langsung meminta Kepala BPKD Takalar Muh. Rifai mengambil langkah tindak lanjut terhadap proses pencairan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Arahan tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Takalar terhadap keberlangsungan roda pemerintahan di tingkat desa. Bupati tidak ingin persoalan operasional menghambat kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Bupati Tekankan Kekompakan Kepala Desa

Di tengah pembahasan mengenai dukungan anggaran, Daeng Manye juga menitipkan pesan penting kepada seluruh kepala desa agar menjaga kekompakan dan soliditas dalam menjalankan pemerintahan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan warga membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang baik dari pemerintah desa.

Karena itu, komunikasi dan kerja sama tidak hanya perlu dibangun antara kepala desa dengan perangkatnya, tetapi juga antarpemerintah desa serta dengan pemerintah kabupaten.

“Pak Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Daeng Manye.

Ia menegaskan, perhatian terhadap desa tidak berhenti pada persoalan anggaran. Penguatan tata kelola pemerintahan, soliditas aparatur, serta kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam membangun desa.

Setiap kepala desa dan perangkat pemerintahan desa diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Operasional Lancar, Pelayanan Warga Tetap Jalan

Percepatan tindak lanjut pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan untuk periode April hingga Juni.

Dukungan operasional tersebut menjadi salah satu bagian penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan, terutama dalam mendukung kebutuhan administrasi, koordinasi pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Takalar berharap tidak ada persoalan operasional yang menghambat pelayanan publik di tingkat desa.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di tingkat kabupaten, tetapi juga bergerak kuat dari desa.

Dengan dukungan anggaran, tata kelola yang baik, dan kepala desa yang solid, Pemkab Takalar berharap pelayanan publik di tingkat desa semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.