Pemkab Gowa Perkuat Sinergi dengan DPRD, Fokus Tingkatkan PAD dan Efektivitas APBD

GOWA, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Komitmen itu ditunjukkan dengan kehadiran lengkap jajaran pemerintah daerah dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung hingga larut malam, Kamis (23/7/2026).

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, didampingi Sekretaris Daerah Andy Azis Peter, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat, mengikuti rangkaian rapat paripurna selama dua hari berturut-turut sebagai bentuk keseriusan pemerintah menyerap berbagai masukan dari legislatif.

Dalam pemandangan umum fraksi, DPRD Gowa memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardiansyah Sabir, menilai capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel.

"Fraksi Demokrat memandang hasil capaian Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah meraih opini WTP dari BPK untuk ke-14 kali. Oleh karena itu, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kami rekomendasikan untuk dibahas lebih lanjut," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Muh. Furqan Naim, yang menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski memberikan apresiasi, seluruh fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, efektivitas program pembangunan, optimalisasi pelayanan publik, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyampaikan bahwa seluruh kritik dan saran DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

"Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja selama satu tahun," katanya.

Menurut Darmawangsyah, salah satu agenda utama Pemkab Gowa ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Strategi tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan. Intensifikasi difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, hingga penegakan aturan. Sementara ekstensifikasi diarahkan pada penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Pemkab Gowa juga berkomitmen meningkatkan efektivitas belanja daerah agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, Darmawangsyah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi belanja, adanya kegiatan yang pembayarannya belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran, serta dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diterima menjelang penutupan tahun anggaran.

Ia memastikan penggunaan SiLPA tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pemerintah daerah sesuai sumber pendanaannya.

Menjawab masukan DPRD terkait percepatan realisasi anggaran, Darmawangsyah mengaku telah menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Darmawangsyah menegaskan Pemkab Gowa akan terus membuka ruang kolaborasi dengan DPRD guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat hingga seluruh tahapan pembahasan Ranperda selesai, sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang semakin efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa.