Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Wabup Bantaeng Ajak ASN Terus Berinovasi

BANTAENG, BUKAMATANEWS - Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bantaeng, Jumat, 17 Juli 2026.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa status sebagai ASN merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, setiap ASN dituntut memiliki semangat untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital di era yang terus berkembang.

"Kemajuan sebuah daerah sangat bergantung pada sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, setiap ASN harus memiliki kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital," ujarnya.

Lebih lanjut, aparatur yang adaptif akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan, mampu bekerja secara efektif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus membangun budaya kerja yang produktif, profesional, dan berorientasi pada solusi. Menurutnya, setiap tantangan harus dijawab dengan kreativitas dan inovasi, bukan dengan mempertahankan cara-cara lama yang sudah tidak lagi relevan.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk menyederhanakan proses kerja, mengurangi hambatan birokrasi, memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui peringatan Hari Kesadaran Nasional ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng semakin memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan profesionalisme, dan terus berinovasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)