Belajar dari Kasus Bibit Mandul, Gubernur Andi Sudirman Seleksi Ketat Penerima Bantuan Kementan

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengkritik keras pola penyaluran bantuan pertanian masa lalu yang kerap berakhir sia-sia. Menyikapi evaluasi tersebut, ia memastikan bantuan sektor pertanian bernilai fantastis sebesar Rp323,9 miliar dari Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini tidak akan lagi dibagi rata, melainkan lewat seleksi geografis yang super ketat.

Langkah ini diambil demi memutus rantai pembagian bantuan yang selama ini sering dituntut merata oleh pemerintah daerah, tanpa mempertimbangkan aspek kecocokan tanah dan karakteristik tanaman.

"Kami belajar dari sejumlah kasus di lapangan. Kalau lahannya tidak sesuai, hasilnya sulit. Sudah banyak contoh bibit ditanam sampai tiga tahun tetapi tidak berbuah karena memang lokasi tanamnya tidak cocok. Karena itu, sekarang masyarakat dan lahannya sudah kami petakan secara teknis," ujar Andi Sudirman saat memberikan keterangan di Makassar, Senin (6/7/2026).

Formula CPCL: Akhiri Sistem Asal Tunjuk
Melalui mekanisme data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), Pemprov Sulsel kini memberlakukan seleksi berbasis agroklimat. Jika suatu daerah tidak memiliki karakteristik tanah yang mendukung untuk komoditas tertentu, pengajuan bantuan otomatis dialihkan ke komoditas lain yang lebih potensial.

Gubernur mencontohkan, jika komoditas yang diajukan adalah hortikultura bernilai tinggi seperti durian, maka bantuan hanya akan dialokasikan ke wilayah yang secara historis memang menjadi sentra dan sukses mengembangkan buah tersebut.

"Bibit tidak diberikan begitu saja. Kami mencari daerah yang memang cocok, sehingga peluang keberhasilannya jauh lebih besar dan uang negara tidak terbuang percuma," tegas Andi Sudirman.

Verifikasi Berlapis di Tengah Keterbatasan Fiskal
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, Bustanul Arifin, membeberkan bahwa ketatnya pembagian bantuan ini juga dikawal lewat proses verifikasi berjenjang agar tepat sasaran.

Usulan kelompok tani yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota harus disaring terlebih dahulu oleh dinas terkait di tingkat daerah, diverifikasi ulang oleh pemprov, sebelum akhirnya disetujui oleh Kementan untuk dicairkan melalui dana APBN.

Bustanul mengakui, keaktifan Pemprov Sulsel dalam menjemput bola dan mengajukan proposal ke kementerian menjadi strategi mutlak. Hal ini dikarenakan ruang fiskal APBD provinsi yang sangat terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sektor pertanian secara mandiri.

Menjaga Lumbung Pangan Indonesia Timur
Ketegasan dalam mengelola bantuan ratusan miliar ini bukan tanpa alasan. Tambahan bantuan berupa benih unggul, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) ini ditargetkan mampu mempercepat musim tanam sekaligus menjaga produktivitas makro Sulsel.

Apalagi, Sulawesi Selatan memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus sentra produksi pangan terbesar untuk kawasan Indonesia Timur.

Untuk memastikan bantuan yang didistribusikan per hari ini tidak menganggur di lapangan—terutama saat menghadapi tantangan musim kemarau—Pemprov Sulsel bakal memperketat pengawasan dengan menerjunkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Kami memperkuat koordinasi agar pemanfaatan alsintan maupun penyaluran bibit ini berlangsung transparan dan terstruktur. Harapan kita, bantuan ini memberikan dampak riil pada peningkatan produksi di lumbung pangan kita, bukan sekadar terserap secara administratif di atas kertas," pungkas Bustanul.