Penataan Fort Rotterdam Berjalan Damai, 19 PKL Pilih Bongkar Lapak Secara Mandiri

MAKASSAR, BUKAMATANEWS -Penataan kawasan bersejarah Benteng Fort Rotterdam, Kota Makassar, berlangsung dengan cara yang berbeda. Mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, dan komunikasi yang intensif, Pemerintah Kota Makassar berhasil mendorong 19 Pedagang Kaki Lima (PKL) penjual kelapa untuk membongkar lapaknya secara mandiri, Kamis (25/6/2026).

Tidak ada aksi penertiban paksa maupun gesekan dalam proses tersebut. Para pedagang justru bersama pemerintah, aparat, dan petugas kebersihan bergotong royong melakukan pemindahan barang-barang ke lokasi yang telah disiapkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, mengatakan keberhasilan penataan kawasan tersebut merupakan hasil dari komunikasi panjang yang dibangun pemerintah bersama para pedagang.

Menurutnya, Pemkot Makassar tidak mengedepankan tindakan represif, melainkan memilih membangun pemahaman bersama agar penataan kawasan dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat.

"Kurang lebih ada 19 lapak yang kita tata. Para pedagang melakukan pembongkaran sendiri secara mandiri karena pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan humanis dengan komunikasi yang baik," ujar Andi Irwan.

Ia menjelaskan, sebelum proses penataan dilakukan, pemerintah telah melalui berbagai tahapan, termasuk penyampaian surat peringatan hingga tiga kali serta membuka ruang dialog dengan para pedagang.

"Kami sudah menjalankan seluruh prosedur. Alhamdulillah hari ini pembenahan dilakukan bersama-sama, bukan pembongkaran paksa," katanya.

Dalam proses relokasi, Pemerintah Kota Makassar turut memberikan dukungan dengan menyediakan armada pengangkut dan petugas yang membantu memindahkan barang milik pedagang.

Sebanyak sekitar 30 unit armada disiapkan untuk memperlancar proses pemindahan, termasuk membantu pedagang yang ingin membawa barang dagangan maupun perlengkapan usaha ke lokasi baru.

Pemerintah juga telah menyiapkan lokasi relokasi di kawasan Kampung Pasar Baru yang dinilai lebih tertata dan tetap memungkinkan pedagang menjalankan aktivitas ekonomi.

"Prinsipnya pemerintah hadir membantu. Kami ingin penataan berjalan baik, tetapi aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap bisa berlangsung," jelas Andi Irwan.

Penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. Area yang selama ini digunakan sebagai tempat berdagang merupakan jalur pedestrian dan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

"Pedestrian adalah fasilitas masyarakat untuk berjalan kaki. Kami bersyukur para pedagang memahami hal tersebut dan bersedia mengikuti proses penataan secara sukarela," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Ujung Pandang Nanin Sudiar menyebut keberhasilan relokasi damai tersebut tidak terlepas dari pendekatan intensif yang dilakukan jajaran kecamatan sejak jauh hari.

Menurutnya, komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui pertemuan langsung untuk mendengar aspirasi dan mencari solusi bersama.

"Alhamdulillah proses relokasi berjalan aman dan damai. Para pedagang memahami tujuan penataan kawasan sehingga mereka membongkar lapaknya sendiri," ujarnya.

Nanin mengatakan, pola komunikasi yang terbuka menjadi kunci sehingga pemerintah dan pedagang dapat menemukan jalan tengah.

"Sebelumnya kami melakukan sosialisasi beberapa kali, memberikan edukasi, dan membuka ruang diskusi. Kami tidak datang untuk melakukan pembongkaran paksa, tetapi mencari solusi bersama," jelasnya.

Ia menambahkan, kawasan yang telah dikosongkan tersebut selanjutnya akan ditata kembali melalui kolaborasi sejumlah perangkat daerah, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PD Parkir, hingga instansi terkait lainnya.

Penataan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kawasan Benteng Fort Rotterdam yang lebih bersih, nyaman, dan mendukung wajah Kota Makassar sebagai kota wisata dan ruang publik yang representatif.

Keberhasilan relokasi 19 lapak PKL ini menjadi gambaran bahwa penataan kota dapat dilakukan melalui pendekatan dialog dan kolaborasi. Pemerintah dan masyarakat dapat berjalan bersama untuk menciptakan ruang kota yang tertib tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.