GAPEMBI Sulsel Tolak Moratorium Dapur MBG, Khawatir Investasi dan Ribuan Pekerja Terdampak

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan menyatakan tetap mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, organisasi tersebut meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana moratorium atau penghentian sementara pembangunan maupun operasional Dapur MBG/SPPG di sejumlah daerah.

Ketua GAPEMBI Sulsel, Nurdin Beta, mengatakan kebijakan penghentian sementara dapat memberikan dampak besar terhadap pelaku usaha yang telah menanamkan investasi secara mandiri untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers GAPEMBI Sulsel yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Jumat (19/6/2026).

Menurut Nurdin, pembangunan fasilitas dapur MBG bukan hanya sekadar penyediaan layanan makanan, tetapi telah membentuk ekosistem ekonomi baru yang melibatkan banyak sektor.

“Kami para pelaku usaha sudah mengeluarkan modal investasi yang besar secara mandiri untuk membangun infrastruktur dapur. Jika operasional MBG tiba-tiba dihentikan atau dimoratorium, tentu modal yang sudah dikeluarkan belum kembali dan sangat berdampak secara finansial,” ujar Nurdin.

Ia menjelaskan, keberlangsungan program MBG berkaitan langsung dengan rantai ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga tenaga kerja lokal.

GAPEMBI Sulsel menilai penghentian aktivitas dapur MBG dapat mengurangi penyerapan hasil produksi petani sayur, peternak ayam, peternak telur, hingga nelayan yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku.

Selain itu, program tersebut juga telah membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, termasuk tenaga dapur, juru masak, hingga petugas distribusi.

“Kalau program ini dihentikan secara mendadak, bukan hanya pengusaha yang terdampak, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari rantai usaha MBG,” katanya.

GAPEMBI Sulsel juga menyoroti dampak terhadap kepercayaan dunia usaha. Menurut mereka, kepastian regulasi menjadi faktor penting agar kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, GAPEMBI Sulsel menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan program MBG. Salah satunya meminta peninjauan kembali Surat Edaran (SE) Nomor 12, khususnya terkait penghapusan insentif fasilitas Rp6 juta per hari yang dinilai belum selaras dengan Perjanjian Kerja Sama dan petunjuk teknis dalam SK Nomor 401.1.

Selain itu, GAPEMBI Sulsel menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi standar pembangunan dan operasional SPPG sesuai ketentuan pemerintah.

Asosiasi juga meminta agar rencana moratorium terhadap dapur baru yang masih dalam tahap pembangunan dikaji ulang, mengingat sejumlah mitra telah mengalokasikan investasi dan sumber daya.

“Kami tetap berkomitmen mendukung program MBG. Namun keberlanjutan program juga harus dibarengi dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi para mitra,” tegas Nurdin.

GAPEMBI Sulsel berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dapat membuka ruang dialog lebih luas dengan asosiasi mitra dapur dalam setiap penyusunan kebijakan MBG ke depan.

Mereka juga mendorong agar distribusi program tetap berjalan selama masa libur sekolah, serta adanya jaminan kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi para relawan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.