Pemprov Sulsel Pertahankan WTP Lima Tahun Beruntun, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, Pemprov Sulsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan tersebut mempertegas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik sejak tahun 2021.

Opini WTP yang merupakan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara itu diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (4/6/2026). Penyerahan turut disaksikan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi serta Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, Nyoman menegaskan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Sulsel.

“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman.

Ia juga memberikan apresiasi atas capaian yang berhasil dipertahankan Pemprov Sulsel.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” katanya.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Menurutnya, opini WTP menjadi modal penting dalam memperkuat citra daerah, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang selama tahun 2025 telah melakukan pendampingan dan pengawasan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan keuangan di seluruh perangkat daerah.

Meski kembali meraih opini tertinggi, Andi Sudirman menegaskan bahwa hasil tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Dengan raihan WTP lima tahun berturut-turut, Sulawesi Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.