Bupati Pinrang: "Rekomendasi BPK Bukan Stempel, Tapi Cambuk untuk Perbaikan Anggaran"

PINRANG, BUKAMATANEWS – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati Pinrang, Irwan Hamid, memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi sibuk dengan kegiatan seremonial. Ia menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah "tiket" untuk berpuas diri, melainkan cambuk untuk terus membenahi tata kelola keuangan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Irwan saat memimpin rapat koordinasi di ruang kerjanya, Kamis (4/6). Menurutnya, status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 hanyalah awal. Fokus utama kini adalah menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK yang masih tersisa.

"Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama. Ini upaya kita menyempurnakan tata kelola, agar setiap anggaran benar-benar bermanfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Irwan di hadapan seluruh perangkat daerah terkait.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Pinrang itu mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang terbatas. Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ekstra selektif dalam merencanakan kegiatan.

"Mulai sekarang, kegiatan seremonial harus diminimalisir. Anggaran daerah harus diarahkan ke program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," tegasnya.

Irwan bahkan mengingatkan soal akuntabilitas rupiah. Ia meminta setiap pengeluaran harus jelas manfaatnya.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada anggaran yang bocor untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Dengan sinergi dan koordinasi yang kuat, Bupati berharap pembangunan di Pinrang bisa berjalan merata. Meskipun anggaran terbatas, ia optimistis kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tetap bisa ditingkatkan demi kualitas hidup masyarakat Pinrang.