Korwil SPPG Makassar Diduga Kelola Dapur MBG Hingga Kendalikan Jaringan Pemasok, PPI Desak Evaluasi

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Organisasi Pandawa Pattingalloang Indonesia (PPI) secara resmi melayangkan permintaan klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sulsel terkait sejumlah persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Makassar. Permintaan klarifikasi ini dipicu oleh aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, di depan Kantor KPPG Sulsel.

Aksi yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu mempertanyakan berbagai kebijakan serta dugaan penyimpangan dalam tata kelola pelaksanaan program MBG di Kota Makassar.

Muhammad Arsat, dari Pandawa Pattingalloang Indonesia, mengungkapkan, pihaknya menerima beragam laporan dan aspirasi dari mitra dapur serta pelaksana di lapangan yang mengarah pada empat pokok permasalahan. Khususnya menyangkut peran Koordinator Wilayah Kota Makassar, Abdillah Satari Rahim.

"Kami menerima laporan bahwa Koordinator Wilayah Kota Makassar diduga masih merangkap jabatan sebagai Kepala SPPG sekaligus pengelola dapur MBG. Padahal, para mitra menilai bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai koordinator wilayah semestinya melepaskan fungsi pengelolaan dapur, guna menjaga profesionalitas, independensi, serta menghindari potensi konflik kepentingan," ujar Arsat, Kamis, 14 Mei 2026.

Dugaan Pengendalian Supplier secara Langsung

Terdapat indikasi bahwa koordinator wilayah diduga ikut mengendalikan jaringan pemasok dalam operasional dapur MBG. Pandawa Pattingalloang Indonesia menegaskan, fungsi koordinator wilayah seharusnya terbatas pada peran regulator, pembina, dan pengawas pelaksanaan program, bukan terlibat langsung dalam pengendalian rantai pasok operasional.

Selain itu, Pandawa Pattingalloang Indonesia juga menerima masukan terkait kebijakan penunjukan pengawas gizi di SPPG yang dinilai terlampau sempit.

"Berbagai arahan yang berlaku di daerah lain memungkinkan posisi tersebut diisi oleh lulusan kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu kesehatan relevan lainnya, tidak hanya dari sarjana gizi. Namun di Kota Makassar, kebijakan yang lebih inklusif tersebut dilaporkan tidak mendapat izin dari koordinator wilayah setempat," beber Arsat.

Lambatnya Proses Verifikasi Dapur Baru

Sejumlah mitra dapur yang telah merampungkan seluruh persiapan operasional dilaporkan belum dapat beroperasi hingga kini, akibat proses verifikasi yang berjalan lambat dan dinilai dipersulit. Kondisi ini berdampak langsung pada kesiapan mitra, nilai investasi yang telah dikeluarkan, serta kecepatan layanan program MBG kepada masyarakat.

Atas dasar berbagai laporan tersebut, Pandawa Pattingalloang Indonesia mendesak Kepala Kantor KPPG Sulsel untuk segera memberikan klarifikasi, melaksanakan evaluasi menyeluruh, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret.

Lebih jauh, pihaknya juga meminta agar Koordinator Wilayah MBG Kota Makassar diganti apabila berbagai dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan yang objektif, demi menjaga netralitas dan kepercayaan seluruh mitra program.

"Harapan kami, seluruh persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan perbaikan sistem demi keberlangsungan program MBG yang lebih baik di Sulsel," terang Arsat. (*)