LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya menekan angka stunting. Untuk memutus rantai stunting, Dinas Kesehatan melakukan intervensi kesehatan pada ibu hamil, melalui program Gerakan Bumil Sehat Tingkat Kabupaten Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Mangkutana, Selasa, 21 April 2026. Acara secara resmi dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan Luwu Timur, dr. Helmy Kahar, yang menegaskan bahwa intervensi kesehatan pada ibu hamil merupakan kunci utama dalam memutus rantai stunting di Bumi Batara Guru.
"Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu hamil, pola makan, hingga faktor lingkungan seperti sanitasi," ungkap dr. Helmy.
Berdasarkan data aplikasi e-PPGBM Si Gizi Kesga, prevalensi balita stunting di Luwu Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,74 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis sebesar 0,47 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,27 persen.
Meskipun angka riil masih di bawah target nasional, tren kenaikan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Lebih jauh, dr. Helmy menyebutkan, ada dua faktor utama yang memicu kenaikan tersebut.
Gerakan Bumil Sehat ini dirancang untuk memastikan setiap ibu hamil di Luwu Timur memiliki pengetahuan yang cukup dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Mangkutana, Kepala Puskesmas Mangkutana, Pokja IV TP PKK Kecamatan Mangkutana, serta para peserta dan tamu undangan lainnya. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK