Hadapi Audit KPK hingga BPK, Pemkab Takalar Perketat Kesiapan Dokumen dan Administrasi OPD

TAKALAR, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kabupaten Takalar mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Melalui Apel Gabungan yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Senin (13/4/2026), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk segera merampungkan kesiapan dokumen menghadapi pemeriksaan eksternal.

Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar, H. Rusli, yang memimpin apel mewakili Bupati, mengumumkan bahwa dalam waktu dekat tiga lembaga pengawas besar, yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), akan melakukan pemeriksaan serentak.

Dalam arahannya, H. Rusli menegaskan bahwa kelengkapan administrasi bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik. Seluruh kepala OPD diminta untuk melakukan supervisi ketat terhadap berkas-berkas keuangan di instansi masing-masing.

“Sesuai arahan pimpinan, kita harus memberikan data yang tepat, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesiapan dokumen yang matang akan memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan teknis,” ujar H. Rusli.

Selain aspek pemeriksaan, apel ini juga menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam birokrasi Pemkab Takalar:

Disiplin Tinggi: Kehadiran dan kepatuhan staf terhadap aturan administrasi.

Koordinasi Intensif: Memastikan tidak ada sekat informasi antar-OPD dalam penyediaan data riset atau keuangan.

Akuntabilitas: Menjamin setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan manfaat.

Apel gabungan ini dihadiri oleh jajaran Kepala OPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, hingga staf lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. Momentum ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Takalar untuk tetap menjaga integritas menjelang audit besar tahun 2026.

Dengan persiapan yang matang, Pemkab Takalar optimis dapat mempertahankan predikat tata kelola keuangan yang baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Butta Panrannuangku.