Isu Rp2 Miliar untuk Helikopter Dibantah, Pemprov Sulsel Siap Tempuh Jalur Hukum

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk sewa helikopter adalah tidak benar alias hoaks.

Penegasan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Pemprov Sulsel, Muhammad Salim Basmin, sebagai respons atas kabar yang beredar luas di sejumlah media.

Ia menegaskan, hingga saat ini Pemprov Sulsel hanya mengalokasikan anggaran di APBD 2026, namun realisasi anggaran untuk penyewaan helikopter belum pernah dilakukan.

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoaks,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam beberapa agenda kunjungan kerja tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait penggunaan fasilitas transportasi udara oleh kepala daerah.

Di sisi lain, Pemprov Sulsel menegaskan tetap menghormati peran media dan jurnalis sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan kode etik jurnalistik.

“Pemerintah Provinsi sangat menghormati kedudukan media sebagai pilar demokrasi, tetapi tentu harus berada dalam bingkai prinsip negara hukum dan penegakan kode etik jurnalistik,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut atas dampak pemberitaan yang dinilai tidak benar tersebut, Pemprov Sulsel melalui Biro Hukum telah mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga menyebarkan informasi bohong.

Langkah ini, lanjut Salim, bukan semata-mata untuk penindakan, tetapi juga sebagai upaya edukasi publik agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Ini bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita hoaks,” pungkasnya.

Pemprov Sulsel pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengedepankan sumber resmi guna menghindari kesalahpahaman di ruang publik.