Redaksi : Selasa, 24 Maret 2026 15:27
Bupati Maros, Chaidir Syam

MAROS, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Maros mulai bersiap menerapkan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diproyeksikan menjadi langkah konkret penghematan energi di tengah tekanan global terhadap harga minyak.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai sektor, termasuk aktivitas perkantoran. Lonjakan harga energi dipicu situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan pihaknya siap menjalankan kebijakan tersebut. Namun, implementasi di daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya terarah dan tidak mengganggu kinerja ASN.

“Kami siap, tetapi tetap menunggu juknis dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan WFH,” ujarnya.

Chaidir menekankan, produktivitas ASN harus tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah. Ia juga memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama, dengan skema pengaturan khusus bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kantor yang melayani masyarakat akan diatur sebaik mungkin agar tetap optimal,” jelasnya.

Di balik kebijakan ini, tersimpan potensi efisiensi yang signifikan. Dengan jumlah ASN di Maros sekitar 11 ribu orang, termasuk PPPK paruh waktu, diperkirakan sekitar 5.000 pegawai dapat menjalankan WFH secara bergiliran.

Perhitungan kasar menunjukkan penghematan BBM bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap hari. Jika rata-rata biaya transportasi harian kendaraan roda dua Rp20 ribu dan mobil Rp50 ribu, maka potensi efisiensi bisa menembus Rp250 juta per hari.

Sementara itu, mekanisme pengawasan kinerja ASN selama WFH masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk sistem pelaporan yang terukur dan akuntabel.

Di kalangan ASN, kebijakan ini mulai mendapat respons positif. Salah satu ASN, Ikbal, menilai WFH sebagai langkah rasional di tengah tingginya konsumsi BBM nasional.

“Kalau tujuannya untuk menghemat energi, ini cukup masuk akal. Mengurangi mobilitas harian bisa berdampak besar jika dilakukan bersama,” ujarnya.

Langkah Pemkab Maros ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi efisiensi anggaran, tetapi juga kontribusi nyata daerah dalam mendukung kebijakan energi nasional di tengah dinamika global.