Wamen PKP dan Wali Kota Makassar Tinjau Kawasan Kumuh Pannampu, Hunian Vertikal Disiapkan Jadi Solusi

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Upaya penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, turun langsung meninjau kondisi permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Fahri Hamzah didampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi. Keduanya menyusuri lorong-lorong sempit di kawasan permukiman warga yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu.

Selama peninjauan, rombongan melihat langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan yang sempit serta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Beberapa bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan, mencerminkan tantangan besar dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase hingga kelayakan hunian.

Selain memantau kondisi lingkungan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wamen PKP ini bertujuan melihat secara langsung kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh di Kecamatan Tallo.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.

“Hari ini, pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Mahyuddin menjelaskan, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.

Dengan konsep tersebut, kawasan di sekitar Pasar Pannampu diharapkan dapat ditata lebih rapi dan mampu menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang tinggal di area padat penduduk.

Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.

“Kunjungan lapangan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” tambahnya.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga. Tingginya jumlah penduduk tersebut berdampak pada kondisi permukiman yang padat, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.

Dari hasil pendataan, terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Sementara jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tersebut mencapai 154 KK dengan total penghuni sekitar 575 jiwa.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah memperbaiki 20 unit rumah tidak layak huni pada 2025 dengan total anggaran Rp400 juta.

Pada 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target perbaikan 10 unit rumah yang saat ini masih dalam proses verifikasi.

Selain perbaikan rumah, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, seperti pembangunan jalan lingkungan dan perbaikan sistem drainase melalui anggaran APBD.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan permukiman yang lebih tertata, sehat, serta memberikan hunian yang layak bagi masyarakat di sekitar Pelabuhan Baru Pannampu, Makassar.