Luwu Utara Genjot Pembangunan Jalan di Wilayah 3T: Upaya Strategis Memutus Rantai Kemiskinan

LUTRA, BUKAMATANEWS— Pemerintah Kabupaten Kabupaten Luwu Utara terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di wilayah 3T (terpencil, terisolir, dan tertinggal) sebagai strategi utama menekan angka kemiskinan. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus rantai kemiskinan yang masih membayangi daerah berjuluk Bumi La Maranginang tersebut.

Meski tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan progres positif sejak 2022, jumlah penduduk miskin di Luwu Utara masih terbilang tinggi, yakni sekitar 36 ribu jiwa atau 11,24 persen pada 2024. Data tersebut merujuk pada publikasi “Luwu Utara Dalam Angka” yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.

Secara historis, persentase kemiskinan tertinggi terjadi pada 2021, yakni 13,59 persen. Angka tersebut membuat Luwu Utara bertahan di zona tiga besar daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Tingginya angka kemiskinan saat itu dipengaruhi pandemi COVID-19 serta bencana banjir bandang yang melanda pada 2020.

Memasuki 2022, angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan menjadi 13,22 persen, lalu turun lagi menjadi 12,66 persen pada 2023. Pada tahun tersebut, Luwu Utara akhirnya berhasil keluar dari tiga besar daerah termiskin di Sulsel. Tren positif berlanjut pada 2024 dengan capaian 11,24 persen—angka terendah sejak kabupaten ini berdiri pada 1999.

Namun demikian, Bupati Andi Abdullah Rahim menilai capaian tersebut belum cukup. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan seperti Rongkong, Seko, dan Rampi.

Dalam audiensi bersama Bappenas dan PB Taskin, Bupati Andi Rahim memaparkan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan di wilayah 3T melalui intervensi pembangunan jalan. Menurutnya, konektivitas menjadi kunci utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, sebanyak 61,36 persen kemiskinan di Luwu Utara disumbangkan oleh wilayah pegunungan yang terkendala akses jalan. Kondisi infrastruktur yang belum memadai berdampak pada mahalnya harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok, tingginya biaya transportasi, banyaknya rumah tidak layak huni, serta terbatasnya variasi makanan bergizi bagi warga.

“Dengan pembangunan akses jalan di wilayah pegunungan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih lancar, sehingga harga bisa lebih stabil,” ujar Andi Rahim.

Pemda pun mengusulkan pembangunan 20 ruas jalan baru kepada pemerintah pusat melalui Bappenas dan PB Taskin dengan total anggaran mencapai Rp492 miliar lebih. Salah satu prioritasnya adalah pembangunan jalan aspal menuju Rongkong sebagai akses vital sentra ekonomi masyarakat.

Menurut Andi Rahim, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi kemanusiaan. Jalan yang layak akan membuka akses pendidikan, kesehatan, serta memperlancar distribusi hasil bumi warga agar memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

“Infrastruktur ini bukan hanya soal aspal semata, tetapi juga soal kemanusiaan. Dengan jalan yang layak, anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan hasil bumi warga tidak lagi terhambat karena kendala transportasi,” pungkasnya.