Dari Makassar, Bahlil Kirim Sinyal Kuat: Era Impor Energi Harus Berakhir

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Komitmen swasembada energi tak boleh berhenti sebagai slogan politik atau target administratif semata. Di hadapan peserta Sidang Pleno XVIII Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Makassar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kemandirian energi adalah proyek besar bangsa yang menuntut terobosan nyata, keberanian mengambil risiko, dan pemanfaatan teknologi mutakhir.

Berbicara di Makassar, Minggu (15/2), Bahlil menyampaikan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor energi mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi dalam negeri. Menurutnya, selama pola lama dipertahankan tanpa inovasi, mimpi swasembada hanya akan menjadi wacana.

“Jangan pernah kita bermimpi menjadi swasembada energi kalau tidak melakukan terobosan. Para importir energi justru mendapatkan manfaat dari ketidakmampuan kita mendorong kemandirian,” tegasnya.

Salah satu tantangan besar sektor energi nasional, kata Bahlil, adalah banyaknya sumur minyak yang sudah menua. Dari sekitar 39.000–40.000 sumur yang tercatat, hanya 17.000–18.000 sumur yang aktif beroperasi. Sisanya berada dalam kondisi idle karena faktor usia dan keterbatasan teknologi.

Menurutnya, solusi tidak bisa ditunda. Intervensi teknologi menjadi keharusan agar lifting migas dapat kembali ditingkatkan. Pemerintah juga mendorong percepatan eksekusi sumur-sumur yang telah masuk dalam Plan of Development (POD), sehingga tidak berlarut dalam proses administratif.

Selain itu, Kementerian ESDM bersiap membuka tender 110 blok minyak dan gas (migas) baru. Langkah ini diharapkan menarik investasi sekaligus memperkuat ketahanan pasokan energi nasional. Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta agar percepatan investasi, transfer teknologi, dan peningkatan produksi berjalan seiring.

Upaya penguatan hilirisasi juga mulai menunjukkan hasil. Beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 menjadi tonggak penting.

Proyek tersebut menghasilkan tambahan produksi 5 juta kiloliter (KL) bensin dan 3,9 juta KL solar per tahun. Dengan dukungan implementasi program B40, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar pada 2026.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita, dengan program B40, kita tidak lagi melakukan impor solar,” ujar Bahlil.

Swasembada energi menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo melalui agenda Asta Cita. Kebijakan ini menekankan optimalisasi sumber daya dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pihak luar, menjaga ketahanan nasional, serta memastikan keberlanjutan pembangunan.

Bagi pemerintah, swasembada energi bukan sekadar soal angka produksi, melainkan simbol kedaulatan. Dan seperti ditegaskan Bahlil di hadapan para pengusaha muda, kedaulatan itu hanya dapat dicapai melalui langkah berani, teknologi tepat guna, serta kolaborasi strategis lintas sektor.