BGN Wajibkan Dapur MBG di Purwakarta Serap Sayur Binaan Lapas, Tolak Akan Ditutup

BUKAMATANEWS— Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purwakarta, Jawa Barat, menyerap sayuran hasil budidaya warga binaan Lapas Kelas II setempat.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan tidak ada toleransi bagi dapur MBG yang menolak hasil pertanian warga binaan tersebut.

“Kalau itu dari binaan Lapas harus diterima. Kalau nggak diterima saya tutup dapurnya. Tutup. Enggak ada cerita!” tegas Nanik dalam keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Penegasan itu disampaikan saat ia menghadiri kegiatan pemberdayaan warga binaan menjadi petani lokal untuk mendukung program MBG di Purwakarta pada awal pekan ini. Program tersebut dirancang untuk mendorong kemandirian sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga binaan setelah bebas nanti.

Dalam dialognya, Nanik meminta para warga binaan yang terlibat berbagai kasus pidana agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dan memanfaatkan sektor pertanian sebagai peluang hidup baru.

Selain mewajibkan penyerapan hasil panen, BGN juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG di tingkat SPPG. Kepala SPPG diminta turun langsung mengawal proses, mulai dari kegiatan memasak di dapur hingga distribusi makanan ke sekolah penerima manfaat.

“Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya pengawas gizi saja yang anda suruh begadang tiap hari di dapur. Justru Kepala SPPG yang harus mengawasi proses memasak sampai distribusi,” ujarnya.

BGN menjelaskan sistem kerja di SPPG telah diatur secara rinci. Pada siang hari, pengawas keuangan menyusun laporan belanja harian melalui dashboard BGN untuk memastikan akuntabilitas pembelian bahan pangan.

Sore harinya, saat bahan baku tiba di dapur, pengawas keuangan bersama pengawas gizi, asisten lapangan, dan juru masak melakukan pengecekan. Pengawas keuangan bertugas memverifikasi harga serta kwitansi pembelian, sementara pengawas gizi memastikan bahan sesuai dengan rencana menu dan menilai kualitasnya.

Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga transparansi, kualitas pangan, serta keberlanjutan program MBG yang menyasar pelajar sebagai penerima manfaat utama.