Rektor Paramadina Kritik Arah PTN: Kampus Berubah Jadi “Industri Kuliah Massal”

BUKAMATANEWS - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, ia menilai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN Berbadan Hukum (PTNBH), telah mengalami distorsi fungsi yang serius.

Alih-alih berkembang sebagai pusat riset dan penghasil ilmu pengetahuan kelas dunia, PTN justru bergerak menuju pola “industri kursus kuliah massal” yang berorientasi pada jumlah mahasiswa dan pemasukan finansial.

“PTN dengan model PTNBH mengalami transformasi menyimpang, dari orientasi kualitas dan riset menuju industri kuliah massal,” tegas Prof. Didik di hadapan anggota Komisi X DPR RI.

Ledakan Mahasiswa Baru, Kualitas Terancam

Prof. Didik mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan penerimaan mahasiswa baru di sejumlah PTN yang dinilai tidak lagi rasional. Data menunjukkan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menerima hingga 26 ribu mahasiswa per tahun, sementara Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) masing-masing menerima sekitar 18 ribu mahasiswa.

Fenomena tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari tuntutan PTNBH untuk mencari pendanaan mandiri demi menutup biaya operasional kampus. Akibatnya, PTN bertransformasi menjadi institusi penyerap lulusan SMA secara masif, bukan sebagai produsen riset dan inovasi.

“Kita sulit berharap universitas unggul dalam riset jika kampus hanya menjadi teaching university yang mengejar pendapatan dari mahasiswa sebanyak mungkin,” ujarnya.

Daya Saing Global Tertinggal Jauh

Dampak distorsi tersebut terlihat nyata pada rendahnya posisi Indonesia dalam pemeringkatan universitas dunia. Hingga kini, belum ada perguruan tinggi Indonesia yang mampu menembus 100 besar universitas terbaik dunia.

Sebagai perbandingan, National University of Singapore (NUS) menempati peringkat ke-8 dunia, sementara Nanyang Technological University (NTU) berada di peringkat ke-12. Prof. Didik menekankan bahwa universitas top dunia seperti Harvard justru membatasi jumlah mahasiswa, hanya sekitar 23 ribu orang, demi menjaga kualitas akademik dan riset.

“Sebaliknya, PTN kita mengelola 60 ribu hingga 80 ribu mahasiswa. Jangan bermimpi masuk ranking dunia jika terus meninggalkan model research university,” tandasnya.

PTN Tumbuh, PTS Terdesak

Prof. Didik juga menyoroti ketimpangan kebijakan antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Saat ini, 125 PTN menampung sekitar 3,9 juta mahasiswa, kondisi yang menurutnya menciptakan persaingan tidak sehat dan melemahkan PTS secara sistematis.

Peran kampus-kampus masyarakat sipil yang dikelola organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun kian terpinggirkan, padahal PTS selama ini menjadi tulang punggung dalam menyerap mayoritas mahasiswa nasional.

“Negara secara tidak langsung mematikan kampus masyarakat sipil,” ujarnya.

Usulan Pembenahan: Batasi S1, Perkuat Riset

Untuk mengatasi persoalan struktural tersebut, Prof. Didik mengajukan sejumlah rekomendasi strategis. Ia mengusulkan pembatasan terencana jumlah mahasiswa S1 melalui penetapan student cap nasional bagi PTN unggulan agar selektivitas dan mutu akademik tetap terjaga.

PTN, menurutnya, harus dikembalikan ke jati diri sebagai universitas riset dengan mendorong pengembangan program S2, S3, dan postdoktoral. Di sisi lain, PTS perlu diperkuat melalui insentif fiskal, skema matching fund, serta kebijakan afirmatif agar tetap berdaya saing.

Reformasi juga perlu menyasar sistem insentif dosen dengan menitikberatkan pada publikasi ilmiah bereputasi dan paten, bukan sekadar jabatan struktural. Selain itu, pemerintah didorong membangun klaster riset nasional di bidang strategis seperti energi, pangan, dan teknologi digital.

Peringatan Serius bagi Masa Depan Pendidikan

Prof. Didik mengingatkan, tanpa koreksi kebijakan yang serius, dampaknya akan meluas. PTN berpotensi menjadi universitas besar namun biasa saja, banyak PTS terancam kolaps, dan ekonomi nasional kehilangan mesin inovasi jangka panjang.

“Ini bukan sekadar soal kampus, tapi masa depan daya saing bangsa,” pungkasnya.