Munafri Dorong Sinergi Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Demokrasi

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Menjelang arah demokrasi menuju Pemilu 2029, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya tidak hanya pada aspek teknis kepemiluan, tetapi juga pada penguatan fondasi demokrasi sejak dini. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Kamis (22/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyatakan dukungan penuh terhadap dua program strategis KPU Kota Makassar, yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Kedua program tersebut dinilai krusial dalam menyiapkan kualitas partisipasi publik pada Pemilu 2029 mendatang.

Audiensi ini membahas kebutuhan sinergi antara KPU dan pemerintah daerah, khususnya dukungan struktural hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Makassar, Hambaliie, menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan saat ini sedang berjalan dan membutuhkan keterlibatan aktif aparatur wilayah.

“Kami berharap ada dukungan berupa instruksi kepada camat dan lurah agar program ini dapat berjalan optimal di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Selain soal data pemilih, KPU Kota Makassar juga mendorong perluasan program pendidikan pemilih. Selama ini, program KPU Mengajar masih menyasar pelajar tingkat SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi. Namun ke depan, KPU menilai perlu ada penguatan pendidikan demokrasi bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih duduk di bangku SMP dan berada di bawah kewenangan pemerintah kota.

“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelas Hambaliie.

Ia juga mengapresiasi meningkatnya partisipasi warga dalam pemilihan RT dan RW yang sebelumnya diinisiasi Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, antusiasme tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berkelanjutan.

Menanggapi paparan tersebut, Munafri menekankan pentingnya menyusun kerangka besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan agar digelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi, memperjelas peran, serta memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” kata Munafri.

Munafri memastikan pemerintah kota akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memperkuat sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung pendidikan pemilih di tingkat SMP.

Tak hanya itu, Munafri mendorong keterlibatan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.

“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.

Menurut Munafri, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” pungkasnya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.