Pemkot Makassar–Unhas Perkuat Tata Kelola Pulau, Tak Boleh Tertinggal Soal Pembangunan

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen pembangunan yang inklusif dengan memastikan wilayah kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara akademisi dan pemerintah dalam rangka penyampaian policy brief bertajuk “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.

Dalam audiensi tersebut, FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau. Policy brief itu disusun sebagai respons atas berbagai tantangan pembangunan kawasan kepulauan, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menekankan pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan pembangunan pulau selama ini cenderung menggunakan pendekatan seragam atau one size fits all, padahal setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan potensi yang berbeda.

“Kita membahas pembangunan pulau ke depan. Setiap pulau punya masalah yang berbeda, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan agar pemerataan bisa terwujud,” ujar Andi Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau. Harapannya, persoalan bisa diselesaikan lebih efektif dan berdampak, sejalan dengan arahan Wali Kota tentang impact governance,” katanya.

Dalam pemaparannya, Andi juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, mulai dari akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga pengelolaan sampah. Ia menyebut persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan laut.

“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan memakan plastik, lalu kita mengonsumsi ikan tersebut. Mikroplastik masuk ke tubuh manusia dan dalam jangka panjang sangat berbahaya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terdapat sejumlah solusi inovatif yang bisa diterapkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar. Riset terkait hal ini, kata dia, telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan berpotensi diadaptasi di kawasan pulau.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin dalam perumusan konsep pembangunan kepulauan. Ia menegaskan bahwa pembangunan wilayah pulau merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat pulau,” ujar Munafri.

Ia menekankan, pendekatan tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar kawasan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan tumbuh sejajar dengan wilayah daratan. Munafri juga memastikan Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026, mulai dari penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, hingga pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.

“Mulai dari kapal, dermaga, hingga sekolah rakyat kami targetkan berjalan tahun ini, meski masih dalam proses pematangan konsep,” katanya.

Di sektor pendidikan, Munafri mendorong pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school di pulau agar anak-anak tidak harus menempuh perjalanan laut setiap hari untuk bersekolah. Selain itu, Pemkot Makassar juga menyiapkan alternatif berupa rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Terkait pengelolaan lingkungan, khususnya sampah, Pemkot Makassar berencana mengoptimalkan insinerator dengan standar yang lebih ramah lingkungan. Insinerator tersebut tidak hanya difungsikan sebagai alat pembakaran, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan akademisi, Pemkot Makassar optimistis pembangunan kawasan kepulauan dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau.