Program Bedah Rumah Ditargetkan Menjangkau Seluruh Daerah pada 2026
Pemerintah menargetkan Program Bedah Rumah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada 2026, didukung kenaikan anggaran perumahan hingga lebih dari Rp10 triliun.
JAKARTA, BUKAMATANEWS — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan Program Bedah Rumah agar dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mulai tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan pelaksanaan program perumahan yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Maruarar mengungkapkan, selama ini masih banyak daerah yang belum tersentuh Program Bedah Rumah. Bahkan, berdasarkan data pemerintah, tercatat sebanyak 222 kabupaten dan kota belum menerima program tersebut dalam satu tahun terakhir. Sementara dalam kurun lima tahun terakhir, terdapat 22 kabupaten yang sama sekali belum pernah mendapatkan program Bedah Rumah.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan perumahan kini disusun berbasis data dan prinsip keadilan,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan mendapatkan Program Bedah Rumah mulai tahun depan, sehingga kehadiran negara dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah-daerah terpencil.
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menaikkan anggaran sektor perumahan secara signifikan. Maruarar menjelaskan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meningkat dari sekitar Rp5 triliun pada tahun ini menjadi lebih dari Rp10 triliun pada tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Dari total anggaran tersebut, sekitar 80 persen dialokasikan langsung untuk masyarakat melalui Program Bedah Rumah. Dana tersebut difokuskan untuk membantu warga yang masih tinggal di hunian tidak layak.
“Sekitar 80 persen anggaran kami benar-benar dialokasikan untuk rakyat, khususnya melalui program Bedah Rumah,” jelasnya.
Peningkatan anggaran ini juga berdampak pada kenaikan target jumlah rumah yang akan direnovasi. Jika sebelumnya program Bedah Rumah hanya mencakup sekitar 45 ribu unit, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan renovasi sekitar 400 ribu unit rumah, atau meningkat hampir delapan kali lipat.
Langkah ini dinilai penting mengingat masih terdapat sekitar 26,9 juta masyarakat Indonesia yang memiliki rumah, namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan huni.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan perumahan yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil dan mengedepankan keadilan sosial.
“Kami mengapresiasi arahan Presiden. Dengan kebijakan ini, kami tidak punya pilihan selain bekerja lebih keras agar program perumahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
