Identalk Rekomendasikan Pendekatan Green Governance dalam Pengelolaan Lingkungan
Diskusi publik Identalk PK identitas Unhas merekomendasikan pendekatan green governance dalam pengelolaan lingkungan dengan kolaborasi industri, pemerintah, kampus, dan masyarakat demi keberlanjutan ekologi.
MAKASSAR ,BUKAMATANEWS — Penerbitan Kampus (PK) identitas Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar diskusi publik Identalk bertajuk “Green Governance: Peran Industri, Kebijakan Kota, dan Pengawasan Publik” di Lantai 2 Gedung Ipteks Unhas, Jumat (19/12). Forum ini menghadirkan tiga narasumber dari unsur industri, pemerintah, dan akademisi untuk membahas tata kelola lingkungan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Manager External Regional and SDP Growth PT Vale Indonesia Tbk, Busman D.S, menegaskan bahwa penerapan green governance di sektor industri menuntut tanggung jawab lingkungan pada seluruh rantai produksi.
Menurutnya, meski pertambangan bersifat ekstraktif, pemulihan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui reklamasi, pembibitan, serta identifikasi habitat flora dan fauna sebelum membuka area tambang baru.
PT Vale juga memanfaatkan energi terbarukan melalui tiga bendungan—Dam Karebbe, Dam Lamona, dan Dam Balabadu—dengan total daya sekitar 365 MW untuk mendukung operasional ramah lingkungan dan menjaga kualitas Danau Matano.
Dari sisi pemerintah, Functional Pengendalian Dampak Lingkungan DLHK Sulsel, Fachrie Rezka Ayyub, menjelaskan bahwa AMDAL tidak dihapus, melainkan diintegrasikan dalam sistem perizinan.
Ia menyoroti tantangan eksternalitas lingkungan seperti penurunan kualitas udara dan air, konflik sosial, emisi gas rumah kaca, hingga kehilangan biodiversitas. Fachrie juga menekankan meningkatnya kompleksitas kejahatan lingkungan seperti illegal mining dan illegal logging yang kerap berkaitan dengan korupsi dan pelanggaran tata ruang, sehingga diperlukan pendekatan multidisipliner dan penegakan hukum yang kuat.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Unhas, Andi Ali Armunanto, memaparkan bahwa isu lingkungan kini menjadi paradigma baru dalam kebijakan publik di tengah krisis iklim. Ia menilai pendekatan top-down tidak lagi memadai dan menekankan pentingnya kolaborasi negara, industri, masyarakat sipil, serta peran strategis kampus sebagai sumber inovasi berbasis metodologi ilmiah. Menurutnya, sivitas akademika perlu menghadirkan ruang otonom yang independen untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan publik secara konstruktif.
Melalui Identalk ini, PK identitas Unhas merekomendasikan penguatan green governance sebagai kerangka bersama pengelolaan lingkungan, dengan menempatkan industri, negara, kampus, dan masyarakat sebagai aktor yang saling bertanggung jawab demi keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial.
