Lantik 138 Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi, Bupati Takalar Tegaskan Tanpa Biaya dan Pungutan

TAKALAR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Takalar kembali melakukan penyegaran kepemimpinan di lingkungan satuan pendidikan. Sebanyak 138 kepala sekolah dan enam pejabat fungsional resmi dilantik oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, pada Selasa malam (9/12/2025). Prosesi pelantikan berlangsung hingga pukul 22.12 Wita di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar.

Pelantikan yang dimulai pukul 20.17 Wita tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri keluarga serta pendamping para pejabat yang dilantik. Ruang utama hingga area trotoar penghubung dipadati tamu undangan yang rela berdiri sepanjang prosesi.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir menandai pentingnya agenda tersebut. Wakil Bupati Takalar hadir lebih awal, disusul Kasatpol PP Abdul Salam Gau, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi, Plt Kepala Inspektorat Rusli, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Budiar Rosal, serta Kepala Dinas Perhubungan Sirajuddin Saraba.

Murni Berbasis Kompetensi

Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa seluruh pengangkatan kepala sekolah dilakukan secara profesional dan murni berdasarkan kompetensi. Ia mengawali pidatonya dengan menyinggung kegelisahan para guru menjelang pelantikan.

“Beberapa hari lalu, 138 orang bertanya: saya ke mana, jadi kepala sekolah atau tidak? Malam ini semua sudah terjawab,” ujarnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Ia merinci pejabat yang dilantik terdiri atas 19 kepala SMP, 119 kepala SD, serta enam pejabat fungsional pendidikan.

“Kepala sekolah adalah pemimpin perubahan. Sekolah yang dipimpin harus jauh lebih baik daripada sebelumnya,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan agar para kepala sekolah tidak menunjukkan sikap arogan dalam menjalankan amanah.

“Jangan karena sudah menjadi kepala sekolah lalu menakut-nakuti guru. Jadilah pemimpin yang dipercaya, bukan yang ditakuti,” pesannya.

Targetkan Peringkat Pendidikan Naik

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Takalar turut menyoroti rendahnya kepatuhan sejumlah sekolah dalam pengisian aplikasi laporan pendidikan yang menjadi dasar penilaian di tingkat provinsi.

“Saat ini Takalar masih berada di peringkat 23 pendidikan se-Sulawesi Selatan. Tahun depan harus naik ke peringkat 15,” tegasnya.

Menurutnya, masih terdapat sekolah yang lalai mengisi aplikasi pengolahan data pendidikan, termasuk laporan dana BOS, padahal hal tersebut bersifat rutin dan berpengaruh terhadap penilaian daerah.

“Itu hal operasional, tetapi tidak dijalankan. Ini berdampak langsung pada penilaian provinsi,” ujarnya.

Tanpa Pungli, Tanpa Drama

Di hadapan para tamu undangan, Daeng Manye secara tegas membantah isu pungutan liar dalam proses pengangkatan kepala sekolah.

“Tidak ada biaya apa pun. Ada yang bayar? Tidak ada. Semua murni berdasarkan kompetensi,” tegasnya.

Usai pelantikan, sejumlah kepala sekolah menyampaikan tanggapan. Salah satunya Imran, Kepala UPT SD Bontorita, yang baru dimutasi dari UPT SD No. 11 Bontosanra.

“Mutasi adalah denyut nadi organisasi yang wajar. Bukan soal kita ditempatkan di mana, tetapi apa yang bisa kita lakukan di tempat baru,” katanya.

Ia juga mengapresiasi proses pelantikan yang dinilainya transparan dan profesional.

“Tidak ada isu bayar-membayar, tidak ada yang didemosi tanpa alasan. Iklim kerja yang sehat seperti ini membuat kami bekerja tanpa beban,” ujarnya.

Imran menutup pernyataannya dengan nada optimistis.

“Kantor boleh pindah, tetapi semangat memajukan pendidikan tidak boleh kendor. Nol rupiah, tanpa pungli, tanpa drama. Kami siap gaspol,” pungkasnya.