12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatra, Menteri Kehutanan Janji Tindak Tegas

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Pemerintah mulai mengerucutkan penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan adanya 12 perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam rusaknya daerah tangkapan air hingga memicu banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Temuan awal ini merupakan hasil inventarisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan. “Gakkum Kehutanan sementara menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Upaya penegakan hukum terhadap 12 perusahaan tersebut akan segera dilakukan,” ujar Raja Juli dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).

Meski begitu, ia menegaskan belum dapat mengumumkan identitas perusahaan. “Nama perusahaannya dan luasan areanya belum bisa saya sampaikan hari ini karena harus mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tuturnya.

Dalam paparan yang sama, Raja Juli mengungkapkan Kemenhut telah mencabut izin 18 PBPH dengan total luasan mencapai 526.114 hektare pada 3 Februari 2025. Langkah serupa akan dilanjutkan terhadap sekitar 20 PBPH berkinerja buruk dengan total area kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk tiga provinsi terdampak banjir.

Selain pencabutan izin, pemerintah juga menyiapkan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru untuk pemanfaatan hutan tanaman maupun hutan alam.

Banjir Dipicu Kombinasi Faktor, Termasuk Kerusakan Lingkungan

Raja Juli menjelaskan banjir bandang di Sumatra merupakan akumulasi dari tiga faktor utama: siklon tropis yang memicu curah hujan ekstrem, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai (DAS), serta kerusakan daerah tangkapan air (DTA) yang diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan.

Deforestasi Menurun, Namun Dampak Kerusakan Masih Terasa

Meski bencana terjadi, Menteri Kehutanan menyebut bahwa tingkat deforestasi nasional menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, deforestasi tercatat turun 49.700 hektare atau 23,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan juga teridentifikasi di wilayah terdampak banjir:

Aceh turun 10,04 persen

Sumatera Utara turun 13,98 persen

Sumatera Barat turun 14 persen

Kendati demikian, ia menekankan bahwa penurunan deforestasi tidak serta-merta menghapus dampak kerusakan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Pemerintah berjanji menuntaskan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berperan dalam terjadinya bencana.