Redaksi
Redaksi

Selasa, 25 November 2025 21:40

Diskominfo Makassar Undang Ndoro Kakung, Praktisi Media Sosial Bagikan Tips Kehumasan Era Digital

Diskominfo Makassar Undang Ndoro Kakung, Praktisi Media Sosial Bagikan Tips Kehumasan Era Digital

Diskominfo Makassar menghadirkan praktisi media sosial Ndoro Kakung untuk membagikan strategi kehumasan digital, menekankan pentingnya interaksi publik, pengelolaan konten, dan peran humas pemerintah di era media sosial.

MAKASSAR,BUKAMATANEWS  — Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan pemerintahan di era media sosial, bertempat di Novotel Hotel, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono, atau yang lebih dikenal dengan nama pena Ndoro Kakung, seorang penulis sekaligus praktisi media sosial asal Yogyakarta. Kehadirannya menjadi kesempatan bagi humas pemerintah untuk memperdalam pemahaman mengenai strategi komunikasi publik yang relevan di era digital.

Dalam materinya, Ndoro Kakung menekankan bahwa humas pemerintah kini memiliki tantangan baru, yakni memastikan informasi pemerintah tidak hanya berhenti pada penyebaran pesan, tetapi bertransformasi menjadi interaksi yang aktif dengan masyarakat.

“Di era digital sekarang, publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Mereka ingin interaksi langsung dengan pemerintah. Keluhan harus direspons dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa humas pemerintah harus mampu menghadirkan konten yang informatif, mudah dipahami, serta didukung pengemasan visual seperti infografis. Tanpa hal tersebut, informasi hanya menjadi narasi pasif yang sulit menjangkau masyarakat luas.

“Humas harus belajar teknik infografis dan membangun konten yang mudah dibaca. Seorang humas harus menyiapkan diri menghadapi tsunami informasi,” tambahnya.

Selain itu, Ndoro Kakung menyoroti pentingnya pemahaman admin media sosial terhadap algoritma platform. Menurutnya, banyak akun humas pemerintahan yang masih dipenuhi unggahan seremoni pimpinan tanpa mengedepankan nilai informasi bagi publik. Dampaknya, jumlah pengikut tidak bertambah dan interaksi cenderung stagnan.

“Kesalahan umum humas adalah menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pimpinan. Caption seperti rilis berita, tidak ada ajakan ke publik, dan komentar masyarakat diabaikan,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa humas yang baik adalah humas yang mampu menjembatani suara masyarakat kepada pimpinan. Informasi yang dibagikan harus menunjukkan dampak kegiatan pemerintah bagi warga.

“Bukan hanya pimpinan menghadiri rapat, tetapi apa dampaknya bagi masyarakat yang harus disampaikan,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas humas pemerintah Kota Makassar dalam mengelola informasi dan meningkatkan kualitas interaksi di media sosial, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat.

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.